TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api (Persero) KAI Daop I masih menunggu terbitnya beleid baru dari Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid-19 yang mengatur secara detail mekanisme perjanan kereta api jarak jauh selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Aturan perjalanan tersebut kini tengah digodog oleh Kementerian Perhubungan.

"KAI berkomitmen akan mendukung seluruh upaya dan langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah," ujar Kepala Humas PT KAI Daop I Eva Chairunisa dalam keterangannya Kamis, 1 Juli 2021.

Pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Selama kebijakan berlaku, aktivitas di semua lini, termasuk sektor transportasi perkeretaapian, diatur.

Selama beleid anyar tentang PPKM Darurat Jawa-Bali belum terbit, operasional kereta api mengacu pada surat edaran Satgas Covod-19 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021. Dalam aturan sebelumnya, setiap pelanggan kereta jarak jauh wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 dari hasil pemeriksaan GeNose, tes swab PCR, atau te rapid antigen.

Sejak pandemi Covid-19, KAI telah membatasi kapasitas penumpang kereta api maksimal 70 persen untuk setiap gerbong. Eva mengatakan penumpang harus memenuhi persyaratan dokumen serta menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, saat berada di dalam kereta api.

“Jika saat boarding didapati pelanggan tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, mereka dilarang naik KA dan tiketnya dapat dibatalkan dengan pengembalian biaya 100 persen,” ujar Eva.

Operasional KAI mengikuti ketentuan Satgas dan Kementerian Pehubungan untuk mencegah penularan wabah virus corona. Kondisi ini berimbas pada turunnya jumlah penumpang hingga 60 persen dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.

BACA: Siap PPKM Darurat, Pelaku Usaha Gulung Layar Kembali Tirakat

FRANCISCA CHRISTY ROSANA