BI Dukung Penyaluran Bansos Lewat Sistem Elektronik Agar Lebih Tepat Sasaran

Senin, 28 Juni 2021 12:45 WIB

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk "Digital Transformation For Indonesian Economy: Finding The New Business Models" di Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bank sentral akan mendukung pemerintah untuk memperkuat sistem elektronifikasi bantuan sosial (bansos). Pelaksanaan bansos melalui sistem digital ini diyakini bisa mendorong penyaluran program bantuan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“BI kerja sama dengan perbankan dan asosiasi mendukung elektronifikasi bansos agar lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, inkulasi ekonomi, dan keuangan,” ujar Perry saat membuka acara Raja Ampat e-Festival, Senin, 28 Juni 2021.

Penyaluran bansos melalui sistem elektronik tidak hanya dimanfaatkan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Perry menyatakan berbagai daerah saat ini telah sukses mengcurkan bantuan sosial melalui sistem keuangan digital.

Namun dalam pelaksanaannya, Perry menyebut digitalisasi bansos ini perlu diperkuat dengan sinergi antar-instansi maupun lembaga. Upaya itu juga dilakukan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD.

Bank Indonesia baik pusat mapun daerah mengajak pemda, pusat, daerah perbankan, dan berbagai pihak berkoordinasi. Sinergi perlu terus dilakukan, termasuk di daerah, melalui TP2DD. Ini sangat penting menindaklanjuti arahan dari Presiden (Jokowi),” tutur Perry.

Advertising
Advertising

Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa waktu lalu memperoleh sejumlah komplain dari masyarakat ihwal realisasi penyaluran dana bansos yang diduga tak tepat sasaran. Bansos untuk program keluarga harapan (PKH) diduga banyak diterima oleh keluarga kepala desa atau lurah.

“Kami banyak dikomplain penerima manfaat karena undang-undang data (bansos) ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah minta ke desa dan kelurahan, itu keluarganya (penerima bansos) kepala desa keluarga lurah,” ujar Risma dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan, 15 Juni lalu.

Risma menjelaskan Kementerian Sosial sedang melalukan pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS memanfaatkan sarana digital. Pembenahan itu sekaligus meliputi pemetaan ulang daftar penerima program bansos PKH yang sangat beragam.

BACA: BI Sebut Aliran Modal Asing Masuk Rp 5,32 T Pekan Ini, Berapa di SBN dan Saham?

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

3 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

3 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

3 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

5 hari lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

5 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

6 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

6 hari lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

6 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

7 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya