TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan melaporkan Ketua Umum Kadin periode 2015-2020 Rosan Perkasa Roeslani ke Mabes Polri siang ini, Senin, 28 Juni 2021. Pelaporan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin yang akan dihelat pada 30 Juni hingga 2 Juli mendatang.

“Keadaan sekarang dengan meningkatnya Covid-19, kami mayoritas (anggota Kadin) sudah meminta penundaan jadwal, tapi tidak digubris,” ujar Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia John Pieter Nazar saat dihubungi Tempo pada Senin, 28 Juni 2021.

Belasan anggota Kadin yang tergabung dalam Kadin Prihatin Covid-19 mendesak munas organisasi mereka ditunda seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Jhon mengatakan beberapa anggota Kadin sebelumnya telah mengirimkan surat tertulis kepada ketua panitia munas maupun Ketua Umum Kadin perihal permintaan mundurnya jadwal munas. Namun dia mengklaim tidak ada balasan.

Jhon pun menyebut, para pelapor akan menggunakan pasal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan untuk menyampaikan laporannya. Pelapor juga akan memakai pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

<!--more-->

Selain Rosan, Kadin Prihatin Covid-19 akan melaporkan Ketua Penyelenggara Munas Kadin Adisatrya Sulisto. Baik Rosan maupun Adi, keduanya belum membalas pesan Tempo untuk menanggapi pelaporan tersebut.

Di samping melaporkan Rosan Roeslani dan Adi, Kadin Prihatin Covid-19 meminta Kapolri untuk mengambil sikap perihal penyelenggaraan Munas Kadin. Jhon mengatakan pihaknya mendesak Kapolri membatalkan munas yang rencananya digelar secara fisik di Kendari pada akhir Juni mendatang.

“Peserta Munas dan keluarganya saat ini banyak yang terpapar Covid. Ada ketakutan,” ujar Jhon.

Munas Kadin dengan agenda utama pemilihan ketua umum akan berlangsung di Kendari pada 30 Juni sampai 2 Juli 2021. Kedua calon bakal bersaing dalam pemilihan ketua umum, yakni Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

Kedua kubu pendukung kandidat Ketua Umum Kadin berbeda sikap soal pelaksanaan munas. Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan seluruh pendukung calon Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie meminta Munas Kadin ditunda. Namun, tak semuanya ikut mengambil langkah hukum.

“Ada beberapa (Kadin) kota dan kabupaten (yang ikut melaporkan ke Mabes), tapi masih perlu dikaji,” ujar Adik.

Sedangkan pendukung Arsjad, yakni Ketua Kadin Banten Mulyadi Jayabaya, menyatakan pihaknya berkukuh munas bisa dilakukan sesuai rencana dengan protokol ketat. “Lanjut. Ini sesuai dengan izin negara. Mereka yang melaporkan (Munas Kadin) ini karena takut ada kekalahan,” ujar Jayabaya.