TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyampaikan persoalan kemacetan di jalan hingga kapasitas depo kontainer menjadi akar penyebab merebaknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan awal mula terjadinya aksi baik premanisme dan pungli adalah persoalan kemacetan.

Menurut dia, saat jalan raya dan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok saja sudah macet dan kendaraan truk tak bisa bergerak, segerombolan orang datang menghampiri dan memeras pengemudi. Pemerasan dilakukan dengan mengambil barang berharga hingga meminta uang kepada pengemudi.

"Truk ini membawa muatan logistik ekspor- impor. Jadi akar permasalahannya kami lihat juga karena macet. Kemudian kedua, ada depo yang menerima order tidak sesuai kemampuannya sehingga truk kembali antre menuju depo," katanya, Senin, 14 Juni 2021.

Hal-hal tersebut, ujarnya, sangat merugikan akibat pengemudi yang lama antre menunggu. Alhasil persoalan yang timbul tak hanya soal pungli tetapi juga masalah sosial seperti premanisme.

Terkait isu tersebut, pihaknya juga sudah lama membicarakan dengan Kapolres setempat. Sejauh ini memang setelah ada perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak kepolisian merespon terkait isu pungli dan menangkap pelakunya kedepannya.|

Gemilang pun berpendapat untuk menyelesaikan persoalan ini secara jangka panjang adalah mengatasi kemacetan yang terjadi menuju Tanjung Priok dan membina pelaku yang telah ditangkap. "Nggak akan berhenti memang jadi ya harus bagaimana mengatasi kemacetan dan memperlakukan pelaku setelah ditangkap. Ini yang perlu dilkaukan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar segera menindak tegas oknum pelaku pungutan liar dan tindak premanisme di depo-depo kontainer. “Pak Kapolri ini saya di Tanjung Priok (mendengar) banyak keluhan dari driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, NPCT1, kemudian di depo Dwipa. Yang kedua kalau macet, driver-driver ini dipalak preman-preman. Bisa diselesaikan? Itu saja pak Kapolri,” ujar Jokowi melalui sambungan telepon dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 10 Juni 2021.