TEMPO.CO, Jakarta - Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga atau Bandara JB Soedirman menargetkan ada 3.000 pergerakan penumpang per harinya dengan 40 penerbangan (datang dan pergi). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara tersebut akan dikembangkan dengan penambahan fasilitas panjang landas pacu menjadi 2.200 meter.

"Dengan kondisi tersebut, nantinya pesawat yang lebih besar seperti Airbus 320 dan Boeing 737-800 atau 737-900 sudah bisa mendarat di Bandara Jenderal Besar Soedirman," katanya dalam siaran pers, Jumat, 11 Juni 2021.

Dia menyebut pembangunan Bandara JB Soedirman merupakan inisiatif dari Presiden sejak 2016 dan sempat tertunda saat pandemi Covid-19 melanda. Namun dengan kolaborasi yang baik antar stakeholder, dapat menemukan solusi yang baik.

Budi Karya juga berharap skema operasional Bandara JB Soedirman dapat diikuti bandara lain yang masih dalam tahap pembangunan. Pasalnya, Kemenhub telah membangun terminal penumpang sementara yang dibiayai oleh APBD, sehingga bandara ini dapat segera beroperasi.

"Hari ini Presiden RI Joko Widodo meninjau Bandara JB Soedirman Purbalingga yang telah beroperasi mulai 1 Juni 2021, dan telah dilakukan penerbangan komersial perdana per tanggal 3 Juni 2021," katanya.

Bandara JB Soedirman memiliki fasilitas sisi udara yaitu runway 1.600 x 30 meter dan apron 69 x 103 meter, untuk melayani pesawat ATR-72 dan sejenisnya, serta fasilitas PKP-PK kategori 5 dan mampu menampung kapasitas hingga 300.000 penumpang per tahunnya. Luas terminal penumpang sementara 457 M2 dengan kapasitas 13.701 penumpang.

Menurut Presiden Jokowi, pengoperasian bandara tanpa menunggu pembangunan terminal selesai menjadikannya lebih produktif dibandingkan jika harus menunggu terminal selesai dahulu. Cara-cara seperti itu juga diharapkan bisa diikuti oleh bandara-bandara lain yang kini masih dalam proses pembangunan.

Jokowi juga berharap kehadiran Bandara Jenderal Besar Soedirman dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya bagian barat dan selatan.