TEMPO.CO, Washington - Sejumlah nama orang terkaya di Amerika Serikat seperti Elon Musk, Jeff Bezos dan lain-lain disebutkan membayar pajak penghasilan dengan nominal yang kecil. Bahkan ada miliarder yang disebut tak membayar kewajibannya sama sekali pada beberapa tahun. Hal ini disampaikan dalam laporan ProPublica yang dipublikasikan di media massa pada Selasa lalu, 8 Juni 2021.

ProPublica, organisasi nirlaba jurnalistik di New York, merilis laporan investigasinya di media dan menyebutkan tak hanya nama bos Tesla Inc. Elon Musk dan founder dari Amazon Jeff Bezos, tapi juga George Soros hingga Michael Bloomberg. Mereka disebut tak membayar pajak pendapatannya selama periode waktu tertentu.

Untuk memperkuat laporan tersebut, ProPublica membandingkan data pajak 25 orang terkaya di Amerika dengan perkiraan kenaikan kekayaan mereka yang dirilis oleh Forbes. Dari data itu diketahui bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan mereka berkisar US$ 13,6 miliar dari US$ 401 miliar kenaikan kekayaan.

Bezos yang selama beberapa tahun terakhir merupakan orang terkaya di dunia disebut tak membayar pajak penghasilan pada tahun 2017 dan dilaporkan kekayaannya menurun pada 2011 karena investasinya merugi. Sedangkan Musk disebutkan tak membayar pajak penghasilan pada tahun 2018.

ProPublica juga menyampaikan temuan orang terkaya di AS yang membayar pajak dengan nilai minim. Investor Waren Buffet misalnya disebut hanya membayar 0,1 persen dari nilai pajak yang seharusnya pada tahun 2014 dan 2018.

Data IRS yang dilampirkan ProPublica soal orang terkaya yang tak membayar pajak dalam beberapa tahun juga menyebut nama pebisnis dan mantan Walikota New York Michael Bloomberg, investor Carl Icahn dan filantropsi serta investor George Soros.

<!--more-->

Sementara itu, juru bicara Soros menyebutkan bahwa filantropis tersebut tak berutang pajak pada tahun 2016 dan 2018 karena kerugian investasinya saat itu. Meski begitu, Soros mendukung kenaikan tarif pajak untuk orang kaya.

Hal senada disampaikan oleh Bloomberg dan Icahn yang membantah isi laporan tersebut. Mereka mengaku telah membayar seluruh kewajiban pajak.

Menanggapi hal tersebut, Departemen Keuangan telah meminta otoritas penegak hukum untuk menginvestigasi pelaporan pajak oleh sejumlah orang terkaya di AS itu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyatakan pengungkapan tak sah atas data rahasia pemerintah adalah ilegal. Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap menindaklanjuti informasi tersebut. "Tentu kami menanggapinya dengan sangat serius," ucapnya.

Ia juga menyebutkan pemerintah akan memastikan bahwa akan ada upaya memastikan bahwa korporasi dan individu yang memiliki pendapatan tertinggi untuk memenuhi kewajibannya. "Mereka korporasi dan individu yang memiliki penghasilan tertinggi harus membayar lebih dari nominal saat ini."

Sementara itu, Juru Bicara Departemen Keuangan Lily Adams menyatakan, masalah itu sudah disampaikan ke FBI, jaksa federal dan dua pengawas internal Departemen Keuangan. "Ke semua pihak yang punya otoritas independen untuk menginvestigasi."

<!--more-->

Internal Revenue Service (IRS) yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan dan bertugas untuk mengumpulkan pajak, juga menyatakan tengah melakukan penyelidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner IRS Charles Rettig.

"Saya mengkonfirmasi bahwa penyelidikan tengah dilakukan terkait tuduhan dari artikel yang menyebutkan sumber data berasal dari IRS," ucap Rettig.

Pengungkapan laporan tersebut seiring dengan upaya Presiden AS Joe Biden menaikkan tarif pajak orang kaya untuk turut membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Di dalamnya termasuk rencana kenaikan tarif pajak dari 37 persen saat ini menjadi 39,6 persen.

Hal ini diharapkan pada akhirnya bisa melipatgandakan tarif pajak capital gain jadi 39,6 persen untuk orang Amerika berpenghasilan lebih dari US$ 1 juta per tahun.

Meskipun tidak ada bukti bahwa orang-orang kaya itu melakukan hal ilegal, tapi laporan itu telah menuai respons dari sejumlah pejabat hukum. Senator Elizabeth Warren, yang telah lama menyoroti sistem perpajakan yang tak adil, misalnya.

Ia menyebutkan temuan dari ProPublica ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan sistem perpajakan. "Ini waktu yang tepat agar Pajak Kekayaan di Amerika membuat individu terkaya membayar pajaknya dengan nilai yang adil."

REUTERS | THE TELEGRAPH

Baca: Cuitan Elon Musk tentang Baby Shark Buat Saham Samsung Melonjak