Heran Anggaran Alutsista Rp 1.760 T Bocor, Kepala Bappenas: Itu Rahasia Negara

Rabu, 9 Juni 2021 22:41 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa mengaku heran dengan pemberitaan soal rencana anggaran pembiayaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Ia memastikan bahwa anggaran alutsista yang nilainya mencapai Rp 1.760 triliun tersebut tak pernah diketahui oleh lembaga yang dipimpinnya.

"Saya merasa heran ketika belanja alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) itu bisa bocor ke mana-mana. Itu bagian dari rahasia negara," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 9 Juni 2021. "Itu membingungkan saya."

Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP. Suharso menjelaskan bahwa Bappenas memperhatikan kebutuhan pembiayaan alpalhankam tersebut.

"Kami tahu persis berapa bekal pokok yang dimiliki TNI kita," ucapnya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tahu persis bahwa nilai belanja alutsista itu akan dibahas secara terbuka.

Lebih jauh Suharso memastikan bahwa pengadaan yang menggunakan pinjaman luar negeri harus disetujui terlebih dahulu oleh Bappenas, termasuk belanja alutsista tersebut. "Kalau itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri harus lewat Bappenas. Tapi Bappenas tidak pernah tau angka itu," katanya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya diberitakan bahwa usulan Kementerian Pertahanan terkait alutsista bocor ke publik setelah beredarnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (renbut) Alpalhankam Kemenhan dan TNI untuk 5 rencana strategis (renstra) tahun 2020-2044. Pelaksanaannya akan dimulai pada renstra 2020-2024 dan membutuhkan renstra jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

<!--more-->

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah US$ 124.995.000.000. Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2.

Di situ, tertulis untuk akuisisi alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314. Lalu, pembayaran bunga tetap selama 5 renstra US$ 13.390.000.000 dan dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam US$ 32.505.274.686.

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai US$ 124.995.000.000, telah teralokasi sejumlah US$ 20.747.882.720 pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari renbut sejumlah US$ 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada renstra Tahun 2020-2024.

Terkait hal ini, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan enggan mengonfirmasi anggaran sebesar Rp 1,7 kuadriliun tersebut, tapi hanya membenarkan skema pinjaman luar negeri.

"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri," ujar juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

Ia juga memastikan bahwa nilai anggaran pengadaan alutsista tersebut akan dipastikan agar tak membebani APBN. "Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Dahnil.

RR ARIYANI | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Didik Rachbini Kritik Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun: Tak Masuk Akal Sehat

Berita terkait

KSAU Sebut TNI AU Akan Miliki Pesawat Nirawak Berteknologi Satelit

2 hari lalu

KSAU Sebut TNI AU Akan Miliki Pesawat Nirawak Berteknologi Satelit

KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono menyebutkan TNI AU segera memiliki pesawat nirawak baru yang akan melengkapi alutsista nasional

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

5 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

6 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Kemenhan Teken Kontrak Pengadaan Kapal Perang Fregat dari Italia

8 hari lalu

Kemenhan Teken Kontrak Pengadaan Kapal Perang Fregat dari Italia

Kapal fregat pertama pesanan Kemenhan akan dikirimkan ke Indonesia dari Italia pada Oktober tahun ini.

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

14 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

KSAU Tonny Harjono Bakal Bahas Alutsista Baru dengan Prabowo

20 hari lalu

KSAU Tonny Harjono Bakal Bahas Alutsista Baru dengan Prabowo

KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menyebut telah mendapat arahan untuk memperkuat wilayah udara usai dilantik Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

20 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

20 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Buatan Dalam Negeri, Kapal Angkatan Laut Sembulungan Perkuat Pengamanan Selat Bali

22 hari lalu

Buatan Dalam Negeri, Kapal Angkatan Laut Sembulungan Perkuat Pengamanan Selat Bali

Kedatangan kapal baru Kapal Angkatan Laut Sembulungan II-5-42 menambah kekuatan pengamanan laut di Banyuwangi, salah satu pintu masuk Pulau Jawa.

Baca Selengkapnya