TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengumumkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja pada tahun 2021 menjadi Rp 20 triliun atau naik Rp 10 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan efek positif terhadap masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC) Radja Napitupulu, mengungkapkan ada empat hal yang perlu dibenahi dari program beranggaran jumbo tersebut, agartepat sasaran.

"Efektivitas Kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas peruntukkannya," ujar Radja dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Juni 2021.

1. 100 ribu penerima tak jelas penggunaan dananya

Radja menjelaskan, menurut data program Kartu Prakerja hingga 30 April 2021 terdapat 2,77 juta penerima SK Kartu Prakerja. Namun, sebanyak 44 ribu orang yang telah menerima SK, dicabut kepesertaannya, sehingga tersisa 2,73 juta penerima.

Dari angka 2,73 juta penerima itu, lanjut Radja, seluruhnya telah mendapatkan alokasi pelatihan dengan menggunakan dana Rp 1 juta per penerima. Namun hingga akhir April 2021, hanya terdapat 2,63 juta penerima yang telah menyelesaikan minimal satu pelatihan.

Sehingga ada selisih 100 ribu penerima yang tidak jelas penggunaan dana pembelian pelatihannya. "Itu totalnya mencapai Rp100 miliar dana pembelian pelatihan yang raib dan tidak jelas," ujar Radja.

2. Besarnya alokasi fee kepada pihak ketiga penyedia jasa latihan

Radja mengungkapkan pihak ketiga penyedia jasa pelatihan peserta Kartu Prakerja, mendapatkan fee sebesar 15 persen dari setiap modul yang dibeli oleh peserta. Adapun pihak ketiga tersebut seperti Bukalapak yang digunakan oleh 33 persen peserta Kartu Prakerja, Tokopedia 26 persen, hingga Sekolahmu 24 persen.

Radja mencontohkan, berdasarkan data dari Kartu Prakerja, total sebanyak 3,7 juta transaksi pelatihan senilai Rp 1,01 triliun telah dibelanjakan. Dengan jumlah tersebut, artinya Bukalapak berhasil menjual pelatihan sebesar 33 persen x Rp 1,01 triliun menjadi senilai Rp 333,3 miliar.

Jumlah ini terbilang cukup besar, jika dibandingkan dengan modul pelatihan gratis yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Namun, menurut Radja, modul yang disediakan oleh Kemenaker itu kurang diminati para peserta.

<!--more-->

"Artinya, mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak ada alokasi untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Sisnaker yang dikelola Kemenaker tersebut masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya yang mungkin membutuhkan dana lebih sedikit?" ujar Radja.

3. Besarnya dana yang tidak terserap

Menurut data Kartu Prakerja, dari jumlah bantuan pelatihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 19,56 triliun, penyaluran dana program Kartu Prakerja tahun 2020 hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 15,27 triliun.

Sehingga terdapat dana sebesar Rp4,29 triliun yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Angka ini terdiri dari setoran sisa dana tahun 2020 sebesar Rp 4,007 triliun dan Rp 278,2 miliar hingga 30 April 2021.

Menurut Radja, besarnya pengembalian dana Kartu Prakerja ke RKUN menunjukkan kurang optimalnya perencanaan pemerintah menjalankan program ini.

"Ditambah lagi direksi program ini masih mengeluhkan gajinya yang terlalu rendah, sebagaimana mengutip regulasi dalam Perpres 81/2020. Hal ini semakin membuktikan, mendesaknya evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini," kata Radja.

4. Perlunya perbandingan efektivitas Kartu Prakerja dengan program lain

Radja mengungkapkan pemerintah perlu membuat perbandingan efektivitas program Kartu Prakerja dengan program pemerintah lainnya, dari segi penggunaan anggaran. Hal ini untuk melihat apakah penggunaan dana Kartu Prakerja manfaatnya lebih efektif hasilnya, jika dibandingkan dana yang sama diberikan pada program lain.

Radja mencontohkan, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun per tahun, jika diberikan merata ke 34 provinsi di Indonesia untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK), maka setiap provinsi akan memperoleh dana sebesar Rp 588,2 miliar setiap tahunnya untuk mengembangkan BLK berkualitas.

"Artinya, dalam 3 tahun mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan pekerja di seluruh Indonesia, bahkan siap bersaing dengan kualifikasi terbaik. Bukankah hal ini jauh lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan pendanaannya?" ujar Radja.

Berdasarkan 4 permasalahan serius di atas, Radja mengusulkan agar Kemenko Perekonomian segera melakukan perhitungan komprehensif terkait efektivitas penggunaan dana program Kartu Prakerja. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan public sector comparator.

Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 Dibuka, Kuota 44 Ribu Penerima