Dari kiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen memegang replika stupa bersama saat pembukaan Festival Joglosemar di kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 20 Mei 2021. Festival Joglosemar diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mengusung tema Artisan of Java yang diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah (UMKM/IKM). ANTARA FOTO/Anis Efizudin
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinoeng Rachmadi mengatakan sebanyak 500 desa wisata ditargetkan tumbuh di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2023.
"Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah, kami menargetkan 500 desa wisata tumbuh di Jateng," katanya di Magelang, Jumat 4 Juni 2021.
Ia menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan sosialisi "Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021" di Desa Wisata Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.
"Sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 420 desa wisata di Jawa Tengah," katanya.
Ia menyebutkan dari sejumlah desa wisata tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, dan desa wisata maju.
Untuk mendukung pengembangan desa wisata, katanya, Pemprov Jateng memberikan stimulus dana pengembangan desa wisata.
<!--more-->
Ia menyebutkan dukungan dana dari APBD Provinsi Jateng tersebut, yakni Rp100 juta untuk rintisan desa wisata, kemudian Rp500 juta untuk desa wisata berkembang, dan Rp1 miliar untuk desa wisata maju.
"Artinya kami juga menyambut kebijakan dari Kemenparekraf untuk mendukung pengembangan pariwisata khususnya desa wisata supaya ada sinkronisasi antara 'top down' dan 'bottom up', ada inisiasi bukan hanya membangun desa tetapi desa membangun. Itulah konsep negara hadir yang kami salurkan kepada desa," katanya.
