Dukungan Orang-orang Dekat Jokowi untuk Arsjad Rasjid di Pemilihan Kadin

Selasa, 25 Mei 2021 13:45 WIB

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid memberikan keterangan saat pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia di Menara KADIN, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Arsjad mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, periode 2021-2026. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Orang-orang dekat di lingkaran Presiden Joko Widodo alias Jokowi diduga turut menggalang suara untuk calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid. Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, telah terang-terangan mendeklarasikan dukungannya terhadap bos PT Indika Energy Tbk itu.

“Dengan beliau (Bahlil) menggandeng Pak Arsjad, Pak Arsjad diberikan tugas untuk jangan melupakan orang-orang daerah. Jangan sampai investasi datang dan mereka (daerah) hanya sebagai penonton,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi, Rizal Calvary, saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Mei 2021.

Bahlil dan Lutfi turut hadir dalam kampanye pencalonan Arsjadi di bilangan Senayan, 26 Maret lalu. Bahlil kala itu menyatakan Arsjad Rasjid dapat membawa Kadin menjadi mitra strategis pemerintah yang tepat dalam pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19.

Alasan lain, Bahlil menilai Arsjad piawai menjalin komunikasi dengan pemerintah. “Dia ada masalah saja murah senyum,” katanya.

Sedangkan Lutfi memiliki kedekatan masa lalu dengan Arsjad. Keduanya adalah kolega ketika sama-sama berkuliah di Los Angeles, Amerika Serikat. Selain itu, Arsjad dan Lutfi memulai bisnis dalam waktu yang hampir berbarengan.

Advertising
Advertising

Dua menteri ini bahkan aktif ikut dalam kampanye Arsjad ke daerah. Pada 19 Mei lalu, Bahlil dan Lutfi terlihat dalam rombongan safari Arsjad ke Sulawesi Tengah. Akhir Maret lalu, keduanya juga mendatangi beberapa daerah, seperti Sumatera Utara.

Sedangkan baru-baru ini, pada 23 Mei, Bahlil menyambangi Kupang dan bertemu dengan Kadin daerah setempat. Kunjungannya bertemu Kadin Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi agenda perjalanan dinas.

“Kepergian ke sana itu memang biayanya enggak ada kaitannya dengan biaya BKPM (Kementerian Investasi). Itu murni dukungan beliau untuk Pak Arjsad. Meskipun begitu, beliau tetap ada agenda itu (perjalanan dinas),” ujar Rizal.

<!--more-->

BIN Diduga Ikut Intervensi

Tak hanya dukungan dari lingkaran pembantu presiden, intervensi diduga datang dari Badan Intelijen Negara atau BIN. BIN disinyalir meminta bertemu dengan sejumlah pengurus Kadin ihwal pelaksanaan musyarawah nasional atau munas organisasi tersebut.

Ajakan pertemuan ini tampak dari isi pesan instan salah satu anggota BIN kepada petinggi Kadin. Dalam pesan yang dilihat Tempo, anggota BIN beberapa kali meminta waktu untuk bertemu dengan pengurus Kadin.

Seorang sumber di lingkaran petinggi Kadin yang mengetahui masalah tersebut mengatakan anggota BIN telah tiga hingga empat kali bersemuka dengan salah satu panitia munas. Tujuannya adalah meminta panitia mengubah jadwal Munas Kadin yang rencananya digelar di Bali pada 2-3 Juni mendatang.

“Macam-macam intervensinya, ini dibuat kacau. Ada terakhir ingin menunda pelaksanaan, alasannya belum jelas, belum tahu kenapa. Kemudian ada juga keinginan memindahkan (tempat Munas),” kata sumber tersebut.

Sejumlah anggota BIN pun ditengarai mendekati beberapa pengurus Kadin daerah. Sumber mensinyalir upaya ini dilakukan setelah 70 persen suara menyatakan dukungan untuk penantang Arsjad, yakni Anindya Bakrie.

Tempo telah mengkonfirmasi dugaan intervensi badan intelijen kepada Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, dalam pemilihan Ketua Umum Kadin. Namun, Wawan belum memberikan tanggapan.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Benny Soetrisno meyakini pemerintah maupun lembaga sejauh ini bersikap netral terhadap pemilihan calon Ketua Umum Kadin. Kalau toh ada intervensi, upaya itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kalau pun ada (intervensi), itu oknum bukan lembaga,” katanya saat dihubungi. Meski demikian, Benny tidak menampik ada permintaan ihwal perubahan jadwal munas dari tim kampanye Arsjad. Benny menduga pihak Arsjad belum memiliki waktu yang cukup untuk berkampanye.

“Namun kami sudah persiapan 4/5 matang untuk booking hotel dan segala macam. Kalau diundur kita rugi semuanya, rugi waktu dan rugi materi,” ujar Benny.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik memastikan, untuk saat ini, munas akan tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 2-3 Juni mendatang. “Sementara ini seperti rencana semula,” ujar Suryani.

<!--more-->

Haryadi Sukamdani Tak Jadi Maju Pencalonan

Sinyal dukungan orang-orang dekat Jokowi untuk Arsjad diduga menguat setelah Haryadi Sukamdani memastikan tak bakal mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum Kadin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo ini sebelumnya digadang-gadang menjadi penantang Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

Haryadi beralasan ingin fokus ke dua organisasi yang saat ini dipimpinnya. Selain Apindo, Harayadi merupakan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Ia mengatakan Apindo dan PHRI tengah menghadapi tantangan berat lantaran pandemi Covid-19.

“Saya harus fokus di Apindo dan PHRI karena banyak tantangan yang harus dihadapi di dua organisasi tersebut terkait dampak pandemi,” ujar Haryadi. Namun saat ditanya ihwal adanya permintaan pihak tertentu yang memintanya untuk tak ikut pencalonan, Haryadi tak memberikan jawaban.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menampik dukungan orang-orang dekat Presiden berhubungan dengan sikap Jokowi terhadap pemilihan Ketua Umum Kadin. “Enggak lah. Sesuai mekanisme yang ada saja,” ujar Heru. Heru menyatakan pemerintah ingin pengusaha. Khususnya UMKM, bisa memaksimalkan potensi dan produk dalam negeri yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan Arsjad belum menjawab saat ditanya ihwal adanya dukungan dari orang-orang di lingkaran Jokowi. Namun pada 29 Maret lalu, Arsjad menyatakan pihaknya telah mengantongi suara dari 20 provinsi dan membenarkan telah didukung oleh dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Untuk saat ini selain Pak Mendag (Menteri Perdagangan) dan Kepala BPKM (Menteri Investasi), Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menyatakan dukungan secara lansung di acara deklarasi,” ujarnya.

<!--more-->

Mekanisme Pemungutan Suara

Kadin telah secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk menggantikan Rosan P. Roeslani. Sejauh ini, dua calon, yakni Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, dipastikan telah mendaftarkan diri.

Dalam mekanisme pemilihannya nanti, suara untuk kandidat akan dihimpun dari Kadin daerah dan asosiasi. Tiap-tiap Kadin daerah memiliki hak tiga suara. Dengan demikian, dari 34 provinsi, total suara untuk Kadin daerah berjumlah 102.

Sedangkan 120 asosiasi terdaftar sebagai mitra Kadin akan diberikan hak suara sebanyak 30. Setelah diakumulasi, total pemilih Kadin daerah dan asosiasi berjumlah 132 suara.

BACA: Menjelang Munas Kadin, Dukungan ke Anindya Bakrie Diklaim Menguat Jadi 70 Persen

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 hari lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

1 hari lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

2 hari lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

2 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

3 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

3 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

3 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

3 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

3 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya