Federasi Pilot Minta Pensiun Dini Garuda Win-win Solution
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 25 Mei 2021 06:42 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Pilot Indonesia meminta opsi pensiun dini yang ditawarkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak merugikan karyawan. Presiden Federasi Pilot Indonesia Ali Nahdi mengatakan manajemen harus mempertimbangkan pelbagai solusi yang menguntungkan kedua pihak.
“Federasi menjembatani dan memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan, tidak dipaksakan, jangan sampai merugikan yang lain dan kami mengharapkan adanya jalan ke luar terbaik sehingga Garuda dapat terbang tinggi,” katanya saat ditemui di kantor Garuda Indonesia, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin, 24 Mei 2021.
Manajemen Garuda sebelumnya telah mengumumkan akan mengambil opsi penawaran pensiun dini bagi karyawan sebagai langkah agar perseroan bertahan di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19. Garuda ditengarai menghadapi kerugian sampai Rp 70 triliun.
Ali mengakui organisasinya sudah memperoleh laporan dari sejumlah pilot Garuda ihwal adanya kebijakan pensiun dini tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, mekanisme pensiun dini tahun ini berbeda dengan kebijakan serupa yang ditawarkan pada 2020 lalu.
Bila tahun lalu pensiun dini diberlakukan bagi karyawan dengan usia tertentu, kali ini kebijakan tersebut ditawarkan untuk seluruh karyawan. Ali menyatakan federasinya siap menjembatani pilot yang mengalami masalah akibat keputusan pensiun dini ini.
<!--more-->
“Kami menunggu ada pengaduan,” ujar Ali.
Di samping itu, Federasi Pilot Indonesia juga akan memberikan masukan resmi kepada manajemen dan Kementerian Perhubungan. Kepada Garuda, Federasi Pilot Indonesia bakal menyarankan perusahaan pelat merah mengambil opsi cuti di luar tanggungan ketimbang pensiun dini.
Sedangkan untuk Kementerian Perhubungan, organisasi yang menaungi sekitar 11 ribu pilot di seluruh Indonesia itu bakal menyampaikan masukan ihwal keseimbangan jumlah awak penerbang dan kebutuhan pasar. Ia menilai saat ini Kementerian Perhubungan belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kapasitas penerimaan pilot baru.
Kementerian juga diminta memikirkan nasib lulusan baru sekolah pilot yang tidak memiliki pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Federasi menghitung jumlah pilot baru yang saat ini menganggur mencapai 2.000 orang.
Ali menyebutkan masih banyak sekolah pilot yang membuka penerimaan siswa baru, tapi penyerapannya pasti menurun karena pandemi. "Jadi harus dipikirkan mereka yang sedang sekolah akan ke mana (setelah lulus),” ujarnya.
Baca: Utang Garuda Dikabarkan hingga Rp 70 Triliun