Dugaan Kebocoran Data, Deretan Aplikasi Milik BPJS Kesehatan Disorot

Minggu, 23 Mei 2021 13:32 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Data pribadi 279 penduduk Indonesia di BPJS Kesehatan Timboel Siregar diduga telah bocor dan diperjualbelikan secara online di situs raidsforum.com. Koordinator BPJS Watch pun menyoroti sederet aplikasi milik lembaga tersebut yang bisa menjadi sumber dari kebocoran.

"Sebaiknya memang aplikasi yang ada di BPJS Kesehatan juga bisa disederhanakan jumlahnya sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam mengalola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021.

Kabar soal kebocoran ini mencuat pertama kali pada 20 Mei 2021. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.

Timboel kemudian merinci sejumlah aplikasi yang dimiliki BPHS. Untuk mendukung sistem informasi manajemen kepesertaan, ada 6 aplikasi. Mulai dari Mobile JKN, BPJS Checking, e-Dabu, BPJS Admin, Registrasi Badan Usaha, dan Portal Bersama.

Lalu untuk sistem informasi layanan publik, ada 6 aplikasi dan portal lain. Mulai dari website BPHS, Mudik BPJS Kesehatan, Portal Jamkesnews, Aplicares, dan Web Skrinning.

Advertising
Advertising

Sementara untuk sistem informasi manajemen penjaminan pelayanan Kesehatan, ada 8 Aplikasi. Mulai dari Health Facilities Information System (HFIS), Pcare-Eclaim, vClaim, Sidik Jari BPJS Kesehatan, Antrean Faskes, Luar paket INACBGs (LUPIS), Apotek Online, dan Klaim Covid-19.

Dengan banyaknya aplikasi tersebut, Timboel menyebut ada kemungkinan direst dan menyebabkan kebocoran data. Kemungkinan kedua yaitu orang dalam yang membocoran data tersebut. "Saya cenderung menilai kemungkinan pertama yang terjadi, walaupun tentunya penyelidikan atas kemungkinan kedua pun harus dilakukan," kata dia.

Penyelidikan kini telah dilakukan BPJS sampai polisi. Jumat kemarin, 21 Mei 2021, Kominfo juga telah memanggil direksi BPJS Kesehatan. Tempo mengkonfirmasi hasil pertemuan ini kepada juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, tapi belum ada jawaban.

BACA: Kebocoran Data Penduduk, Polri Akan Periksa Dirut BPJS Kesehatan

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Begini Respons Pemerintah

1 hari lalu

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Begini Respons Pemerintah

Serikat Pekerja Kampus (SPK) menyebut mayoritas dosen bergaji di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

2 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Resmi Perpanjang Kontrak di Red Sparks, Berapa Gaji Megawati Hangestri?

4 hari lalu

Resmi Perpanjang Kontrak di Red Sparks, Berapa Gaji Megawati Hangestri?

Dalam kontrak barunya di Red Sparks, Megawati Hangestri bakal mendapat kenaikan gaji menjadi US$ 150 ribu per musim.

Baca Selengkapnya

4 Tips Hindari Jadi Korban Penipuan Transaksi Digital

4 hari lalu

4 Tips Hindari Jadi Korban Penipuan Transaksi Digital

Berikut empat tips agar terhindar dari modus penipuan transaksi digital. Contohnya pinjaman online dan transaksi digital lain.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

6 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

6 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN

Baca Selengkapnya

Konsep Dana Pensiun dalam P2SK Rugikan Kaum Buruh

7 hari lalu

Konsep Dana Pensiun dalam P2SK Rugikan Kaum Buruh

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), merugikan kaum buruh.

Baca Selengkapnya

Gibran Wakil Presiden Terpilih, Berapa Gaji dan Tunjangannya?

11 hari lalu

Gibran Wakil Presiden Terpilih, Berapa Gaji dan Tunjangannya?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih. Berapa gaji dan tunjangan Gibran?

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

12 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya