TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu mengungkapkan alasan di balik rencana pemerintah menggelar program PNS kerja dari Bali atau work from Bali. Ia menyebut kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong perekonomian Pulau Dewata yang masih mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Kami mendorong nomadic tourism. Ini punya tujuan mulia karena sektor paling parah (terkena dampak pandemi) adalah pariwisata. Bali destinasi paling parah, sekarat, dying dan tidak mungkin bisa survive bila tidak ada solusi,” ujar Vinsensius dalam konferensi pers yang digelar virtual, Sabtu, 22 Mei 2021.

Menurut Vinsensius, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebelumnya telah mencanangkan ide serupa untuk mendorong pariwisata berbasis nomadic tourism. Nomadic tourism memungkinkan wisatawan mengunjungi satu destinasi untuk kepentingan bekerja dengan masa tinggal lebih lama.

Di sejumlah negara, nomadic tourism telah lebih dulu berkembang bahkan sebelum pandemi Covid-19. Ia mencontohkan Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Karena itu, konsep bekerja dari destinasi wisata pun bukan hal yang baru.

Visensus menyebut Kementerian akan menyusun ketentuan bagi PNS yang mengikuti program work from Bali. Salah satunya, keluarga tidak dapat diikut-sertakan dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut. Ia menjamin Kementerian dapat melakukan pengawasan dengan baik.

<!--more-->

Sedangkan untuk jenis pekerjaannya, Kementerian mengusulkan program ini diikuti oleh pegawai di divisi tertentu, seperti di bidang kesekretariatan. Selain itu, program bekerja dari Bali akan berlaku untuk pertemuan atau rapat. Jumlah pegawai yang diusulkan bekerja dari Bali adalah 25 persen dari total PNS di kementerian.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali Trisno Nugroho mengatakan Bali merupakan provinsi dengan tekanan pertumbuhan paling dalam selama pandemi Covid-19. Pada akhir 2020, Bali mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -9,31 persen.

Di saat sejumlah provinsi telah menunjukkan tren pertumbuhan ke arah positif, Bali masih terpuruk. “Bali adalah satu-satunyanya provinsi yang mengalami pertumbuhan negatif mulai kuartal I sampai kuartal IV 2020,” ujar Triskon.

Bank Indonesia memperkirakan kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali masih berpotensi berlanjut sampai akhir tahun ini seandainya sektor pariwisata belum bergerak. Musababnya, sektor pariwisata memiliki kontribusi lebih dari 50 persen dari total produk domestik regional bruto atau PDRB.

Baca: Rencana PNS Work from Bali, Deputi Luhut: Kita Belajar dari Bom Bali