TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta agar pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan (sustainability).

"Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur sebagai destinasi berkualitas mengedepankan nilai-nilai budaya dan sejarah, serta memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Triwulan Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur di Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis, 20 Mei 2021.

Menurut Luhut, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan guna mendorong DPSP Borobudur menjadi destinasi pariwisata berkualitas. Hal itu mulai dari pengintegrasian pengelolaan hingga pencegahan eksploitasi massal Candi Borobudur.

"Sejumlah langkah cepat yang akan dilakukan adalah pengintegrasian pengelolaan kawasan Candi Borobudur melalui mekanisme BLU, peningkatan kelestarian dan pencegahan eksploitasi massal Candi Borobudur melalui pembatasan jumlah pengunjung dan pembangunan atraksi wisata baru di luar kawasan penataan kawasan di sekitar Candi Borobudur melalui penataan bangunan yang memberikan nuansa kebudayaan Jawa," ungkap Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Setidaknya ada 15 isu terkait pengembangan DPSP Borobudur yang harus diselesaikan pada 2021. Isu-isu itu terbagi ke dalam komponen atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung yang momentum peningkatan kualitasnya harus terus dijaga melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan konsep keberlanjutan, dalam rangkaian kunjungan lapangan terpisah, Luhut juga menyempatkan diri mengunjungi Tempat Pembuangan Sampah (TPS 3R) Tuksongo yang jadi program Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Model TPS 3R menggunakan daur ulang, dengan memilah sampah secara organik dan non organik. Sampah organik diolah menjadi pupuk dan sebagiannya sebagai makan maggot, sedangkan sampah non-organik dipilah untuk mencari yang bentuk layak jual juga mengurai residu atau yang tidak dapat diolah.

"Saya mohon agar KLHK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi DIY memastikan pengelolaan sampah di DPSP Borobudur sebagai pilot project yang dapat diimplementasikan di 4 DPSP lainnya. Pengelolaan sampah ini jika terwujud akan sangat signifikan dampaknya, sebab selain menyelesaikan isu sampah, juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dengan baik," kata Luhut.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Luhut Lapor Jokowi hingga CEO Sumitomo Ketemu Hary Tanoe