TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan masa jabatannya bersama Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju telah berjalan 1,5 tahun. Dalam 3,5 tahun sisa masa pemerintahan, Ma’ruf menyatakan ingin fokus menyelesaikan tugas-tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

“Saya tidak ingin ada yang mangkrak atau tidak tuntas. Saya ingin semuanya netes dan membuahkan manfaat serta maslahat bagi rakyat,” ujar Ma’ruf dalam halal bihalal virtual bersama para pejabat dan pengawal di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Rabu, 19 Mei 2021.

Ma’ruf mengungkapkan ada empat target yang dikejar sampai akhir masa pemerintahan pada 2024. Pertama di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Ia menginginkan pada akhir masa jabatannya, pemerintah dan stakeholders bisa membentuk ekosistem yang solid untuk pengembangan industri halal, keuangan, dana sosial syariah, dan usaha bisnis syariah.

Kawasan industri halal yang sudah ditetapkan pun, tutur Ma’ruf, harus sudah beroperasi. Saat ini, terdapat tiga kawasan industri halal yang telah dibangun dan selanjutnya ditargetkan mencapai delapan. Kawasan industri halal ini digadang-gadang mendukung Indonesia menjadi pemain global produk halal.

Kedua, di bidang pengentasan kemiskinan. Ma’ruf menyebut perlunya reformasi perlindungan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan secara ekstrem. Perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat ini juga mencakup program pemberdayaan rumah tangga untuk meningkatkan produktivitas.

<!--more-->

“Prasyarat dalam melaksanakan reformasi ini adalah tersedianya data terpadu DTKS berbasis rumah tangga dan data terpadu UMKM yang dapat dimutakhirkan secara cepat menggunakan metodologi yang terbaik,” ujar Ma’ruf.

Ketiga, target yang dikejar ialah di bidang reformasi birokrasi. Ma’ruf menginginkan pada akhir pemerintahan sudah terbentuk birokrasi yang efisien, yaitu birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi, lentur, responsif, dan akuntabel. Ia mengungkapkan perlunya kolaborasi lintas lembaga.

Keempat di bidang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ma’ruf mengatakan rencana aksi atau program quick win untuk Papua dan Papua Barat harus mampu memberikan manfaat dan memperkuat rasa saling percaya.

Ma’ruf berencana melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat setelah rencana aksi tersebut mendapatkan pengesahan dari Jokowi. “Supaya tidak ada salah persepsi, seakan-akan penanganan Papua itu lebih ke pendekatan keamanan. Padahal justru kita ingin pendekatannya kesejahteraan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ma’ruf Amin juga menyinggung soal pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. ia mengatakan pemerintah sudah harus menuntaskan program sarana dan prasarana pendukung dan kampanye bagi terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara Olimpiade tersebut.

Baca: Gojek Merger dengan Tokopedia Lahirkan GoTo, jadi Kolaborasi Terbesar di Asia?