Mantan Deputi Gubernur BI dan Komisaris Gojek Ini Ditunjuk jadi Komut Bank Harda

Rabu, 12 Mei 2021 17:27 WIB

Ronald Waas. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Harda Indonesia Tbk. menunjuk Ronald Waas menjadi komisaris utama. Artinya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu merangkap jabatan setelah sebelumnya didapuk menjadi komisaris di Gojek Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam risalah rapat RUPS-LB bank berkode saham BBHI yang digelar pada Jumat pekan lalu, 7 Mei 2021. Di dalam mata acara ke-8 disebutkan bahwa rapat pemegang saham menyetujui memberhentikan seluruh direksi dan seluruh dewan komisaris perseroan.

Selain itu, rapat menyetujui sepakat mengangkat dan menetapkan direksi serta dewan komisaris perseroan. Dengan putusan tersebut, Ronald Waas ditunjuk menggantikan posisi Novita Hakim. Novita adalah representasi dari pemegang saham lama Bank Harda, PT Hakimputra Perkasa.

Sebelumnya, Ronald Waas ditunjuk menjadi komisaris Gojek pada tahun 2019 setelah tidak menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang sistem pembayaran. Ia bersama mantan anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Kusumaningtuti S. Soetiono duduk di dewan komisaris Gojek.

Di jajaran dewan komisaris bank milik Chairul Tanjung itu juga ada nama baru yakni Ali Gunawan. Ali menggantikan Hertanto Tjahyasurya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

1 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

1 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

1 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Cara Tutup Akun Gojek secara Permanen, Bisa Dilakukan Online

1 hari lalu

Cara Tutup Akun Gojek secara Permanen, Bisa Dilakukan Online

Ada beberapa cara tutup akun Gojek yang bisa dilakukan. Penutupan akun bisa dilakukan apabila Anda berencana mengganti layanan. Ini caranya.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

3 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

4 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

4 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

5 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

5 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

5 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya