Akhirnya Pemprov Jabar Beri Honor Tambahan Pengganti THR Buat Pegawai Non ASN

Selasa, 11 Mei 2021 23:37 WIB

Gubernur Ridwan Kamil memberi keterangan pers di pos penyekatan larangan mudik tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 10 Mei 2021. Larangan mudik oleh pemerintah menurut Kepolisian Republik Indonesia berhasil menekan jumlah pemudik menjadi 11 persen atau sekitar 8 juta penduduk. Larangan ini terbukti harus terus digalakan karena sudah 15 pemudik yang terpapar Covid-19. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi atau Pemprov Jabar memutuskan pemberian honorarium tambahan sebagai pengganti THR (Tunjangan Hari Raya) bagi pegawai non aparatur sipil negara alias ASN.

“Buat pegawai Pemprov yang non ASN memang tidak ada istilahnya THR dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021,” kata dia, di Bandung, Selasa, 11 Mei 2021.

Ridwan Kamil mengatakan, sebagai gantinya pemerintah Jawa Barat menyiapkan honorarium tambahan.

“Pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan namanya honorarium tambahan yang silakan dipergunakan untuk keperluan Idul Fitri dan lain-lain,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, nilainya setara dengan satu kali gaji masing-masing. “Di Jawa Barat sesuai aturan ada yang namanya honorarium tambahan yang nilainya 1 kali gaji dari pendapatan mereka,” kata dia.

Soal anggaran yang disediakan, Ridwan Kamil mengaku tidak hafal. “Anggarannya saya gak hafal,” kata dia.

Advertising
Advertising

Ridwan Kamil mengatakan, pegawai non ASN menanyakan soal pemberian THR. “Protesnya di medsos saya rame pisan,” kata dia.

Pemberian honorarium tambahan tersebut diputuskan dalam Keputusan Gubernur

Nomor 978/Kep.244-BPKAD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.309-Org/2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2021. Jumlah pegawai non-ASN di pemerintah provinsi Jawa Barat yang bakal terima honor tambahan pengganti THR menembus 31 ribu orang.

Baca juga : Ridwan Kamil: 60 Ribu Kendaraan Diputar Balik, 15 Pemudik Positif Covid-19

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Kapan Gaji ke-13 PNS Cair? Cek Tanggal dan Daftar Penerimanya

1 hari lalu

Kapan Gaji ke-13 PNS Cair? Cek Tanggal dan Daftar Penerimanya

Berikut ini jadwal pencairan gaji ke-13 bagi CPNS, PNS, PPPK, dan aparatur negara lainnya, termasuk presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non-ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya

1 hari lalu

Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non-ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya

Tautan uji publik tenaga non-ASN Kemenag.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

2 hari lalu

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.

Baca Selengkapnya

Bidan Diduga Malpraktik Viral di Medsos, Polres Prabumulih Lakukan Penyelidikan

3 hari lalu

Bidan Diduga Malpraktik Viral di Medsos, Polres Prabumulih Lakukan Penyelidikan

Polres Prabumulih sudah melakukan penyelidikan soal dugaan malpraktik seorang bidan yang viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

5 hari lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

5 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

6 hari lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

6 hari lalu

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

SPAI kembali mendesak pemerintah untuk menghapus hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan kurir dengan aplikator.

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

6 hari lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya