TEMPO.CO, Jakarta - Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Slamet Widodo memaparkan kontribusi terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP dari Kementerian dan Lembaga(K/L) sepanjang 2016 hingga 2020.

"PNBP K/L kalau dilihat yang paling besar itu dari Kominfo. Penerimaan Kominfo dari 2016-2020 sekitar Rp 14 sampai Rp 19 triliun," kata Slamet dalam diskusi virtual, Senin, 3 Mei 2021.

Menurutnya, nilai kontribusi tersebut berbanding jauh dengan kementerian atau lembaga lain. Dia mengatakan potensi PNBP ke depan juga akan semakin besar, terutama untuk sektor informatika.

Adapun pada tahun 2016, Kominfo menyumbang PNBP sebesar Rp 14,9 triliun, Rp 17,8 triliun pada 2017, Rp 17,7 triliun pada 2018, Rp 19 triliun pada 2019, Rp 18,3 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 20,5 triliun.

Kementerian Perhubungan ada di posisi kedua, dengan kontribusi PNBP sejak 2016 sebesar Rp 5,6 triliun, Rp 6 triliun pada 2017, Rp 6,8 triliun pada 2018, Rp 7,8 triliun pada 2019, Rp 6,1 triliun pada 2020, dan dalam APBN 2021 ditargetkan Rp 7,2 triliun.

Pada posisi ketiga, lembaga Polri dengan kontribusi PNBP 2016 sebesar Rp 4,7 triliun, Rp 10,2 triliun pada 2017, Rp 9,7 triliun pada 2018, Rp 9,4 triliun pada 2019, Rp 7,6 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 10,7 triliun.

Sedangkan peringkat keempat, Kementerian Hukum dan HAM menyumbang PNBP 2016 sebanyak Rp 3,4 triliun, Rp 3,2 triliun pada 2017, Rp 3,6 triliun pada 2018, Rp 4,4 triliun pada 2019, Rp 3,3 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 4,5 triliun.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada di posisi kelima dengan kontribusi PNBP sebanyak Rp 1,2 triliun pada 2016, Rp 200 miliar pada 2017, Rp 1 triliun pada 2018, Rp 700 miliar pada 2019, Rp 3,3 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 2,6 triliun.

Adapun pada posisi keenam Kementerian ATR/BPN, kontribusi PNBP sebesar Rp 2,1 triliun pada 2016, Rp 2,3 triliun pada 2017 dan 2019, Rp 2,2 triliun pada 2018, Rp 1,7 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 2,4 triliun.

BACA: Ini Cara Kemenkeu Mengoptimalkan Capaian PNBP dan Cukai di 2021

HENDARTYO HANGGI