TEMPO.CO, Jakarta - Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Slamet Widodo memaparkan strategi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan Cukai pada 2021.

"Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, pemerintah juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan," kata Slamet dalam diskusi virtual Senin, 3 Mei 2021.

Pada optimalisasi PNBP secara umum, kebijakan yang dilakukan antara lain menyempurnakan tata Kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan, mendorong peningkatan Iklim Investasi Sektor Hulu Migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif.

Juga meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif dengan penerapan Highest and Best Use(HBU), optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko dan efisiensi kinerja BUMN, serta meningkatkan kualitas layanan PNBP dan pemberian tarif sampai dengan Rp 0 atau nol persen serta keringanan PNBP dalam kondisi tertentu.

"Dan meningkatkan kinerja pelayanan BLU antara lain mengutamakan kualitas pelayanan yang affordable, available, dan sustainable," ujarnya.

Sedangkan untuk kebijakan optimalisasi cukai dalam APBN 2021, yaitu perluasan basis pajak baru melalui pengenaan barang kena cukai (BKC) baru seperti cukai produk plastic, penguatan joint program DJP-DJBCDJA, penguatan kerja sama dengan K/L, serta aparat penegak hukum (APH) untuk pengamanan penerimaan negara.

Juga penguatan proses pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan, serta keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding.

"Dan Pemberantasan dan penurunan peredaran barang kena cukai illegal," ujar dia.

BACA: Cukai Naik, Sri Mulyani: Rokok Ilegal Tak Boleh Lebih dari 3 Persen

HENDARTYO HANGGI