TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 20-30 April 2021, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 776 laporan pembayaran THR. Jumlah itu terdiri atas 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR.

Sejumlah kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 ini antara lain retail, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri makanan dan minuman.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan tiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

“Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti segera kita tindaklanjuti. Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR," kata Anwar, dikutip dari keterangan resmi, Ahad, 2 Mei 2021.

Posko THR 2021 ini dimanfaatkan kalangan pekerja dan manajemen perusahaan maupun masyarakat umum untuk mencari informasi terkait pembayaran THR, konsultasi maupun mengadukan permasalahan pembayaran THR.

Anwar menjelaskan, sejumlah permasalahan yang diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR, rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50 persen, hingga pembayaran THR setelah lebaran. "Sepertinya ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu," ucapnya.

<!--more-->

Berbagai pengaduan yang masuk ke Posko THR tersebut, kata Anwar, langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terbaik. "Berdasarkan laporan tim posko, sekitar 90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya."

Lebih jauh, Anwar menjelaskan, jika pekerja atau buruh, manajemen perusahaan ataupun masyarakat umum butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR, dipersilakan untuk datang ke PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan. Selain tatap muka, pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui bantuan.kemnaker.go.id dan call center 1500 630. “Setiap laporannya kami tindaklanjuti, " ujarnya.

Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

Anwar berharap Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi yang diharapkan dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai pelaksanaan tugas Posko THR 2021.

BISNIS

Baca: THR ASN 2021 Tanpa Tukin, Said Didu Sebut APBN Sudah Menyerah