TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan sejumlah poin saat kunjungan saat meninjau lokasi panen raya padi bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 21 April 2021. Salah satunya, Syahrul berjanji akan menindak dengan keras pihak yang tak mau menyerap gabah petani karena alasan kadar air.

"Ada keluhan kadar air, jangan sampai ini hanya alasan. Kalau ada yang seperti ini kita tindak," kata Syahrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada hari yang sama. Adapun Indramayu merupakan produsen beras nomor satu di Indonesia dengan produksi mencapai 1,37 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020

Saat ini, kata Syahrul, petani setempat sudah mengatakan bahwa gabah sudah naik ke posisi Rp 4.200, atau sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). "Kemarin sempat turun tapi sekarang sudah naik, kami pertahankan ini," kata dia.

Selain masalah kadar air, Syahrul juga berjanji akan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani dan menindak tegas pihak yang mempermainkan pupuk bersubsidi. Selain itu, kata Syahrul, penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat waktu dan sesuai tata kelola yang dikendalikan oleh sistem. "Bupati dan Pak Kadis kalau ada yang bermain-main dengan pupuk langsung lakukan tindakan," kata dia.

Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang boleh menjual pupuk itu di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). "Alhamdulillah di dusun ini pupuk tidak pernah bersoal begitu tadi disampaikan tapi kadang-kadang agak terlambat, tapi ini terus kami perbaiki," kata dia.

Selama ini, masalah kadar air gabah dan pupuk bersubsidi menjadi dua masalah yang sering dihadapi petani. April 2021 misalnya, Ombudsman menyebut curah hujan tahun 2021 ini lebih tinggi dari 2020 dan membuat petani panen lebih awal. Sehingga, kadar air gabahnya lebih tinggi dan berpengaruh pada penurunan harga.

Sementara pada Februari 2021, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman yang menyinggung soal permainan pupuk ini, salah satunya penyelundupan. Ia mengatakan bahwa penyelundupan dapat dilakukan siapa saja, baik masyarakat biasa maupun pihak distributor atau kios penyalur pupuk subsidi.

"Kalau memang ada tindakan penyelundupan pupuk, penyelundup kan bisa siapa saja, bukan distributor, bukan orang Pupuk. Kami juga tidak ada data lengkap," kata Dirut Pupuk Indonesia Holding Company tersebut dalam rapat bersama Komisi Pertanian DPR di Jakarta.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Prudential Soal Keluhan Nasabah hingga Pabrik Kaca Terbesar