TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan saat ini penggunaan produk dalam negeri khususnya dalam belanja pemerintah untuk modal dan barang masih bisa dioptimalkan.

Dalam hitungannya, kata Luhut, potensi penghematan minimal sebesar Rp 225 triliun bisa direalisasikan jika industri nasional mampu mengoptimalkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang modal.

Angka itu berasal dari penyisiran terhadap belanja pemerintah untuk modal dan barang dalam setahun yang sebesar Rp 1.300 triliun. Dari sejumlah pengadaan untuk barang modal dan barang itu, masih banyak yang berasal dari luar negeri atau impor.

“Kami sisir lagi, ada 17 item (produk) yang ternyata bisa kita buat di dalam negeri. Itu nilai US$ 17 miliar dan itu sama dengan Rp 225 triliun rupiah, ini angka yg sangat besar,” kata Luhut, dalam Peluncuran Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.

Padahal, kata Luhut, banyak komponen barang modal tersebut bisa diproduksi dari dalam negeri. Dari belanja pemerintah untuk belanja modal dan barang sebesar Rp 1.300 triliun, terdapat 45 barang (item) besar bernilai US$ 34 miliar yang sebagian besar dari impor.

<!--more-->

“Kalau itu dibuat di dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri akan menciptakan banyak lapangan kerja, menambah pajak, dan ini proyek yang saya singgung bersama-sama dengan KPK,” ujar Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Oleh karena itu, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.

Selain TKDN, Luhut pun meminta lembaga anti rasuah melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pada pengerjaan mega proyek infrastruktur lainnya, seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta ataupun penerapan National Single Window di delapan pelabuhan.

Dia ingin KPK tidak hanya getol melakukan penindakan, melainkan juga aktif terjun langsung melakukan pencegahan. “Jangan kita biarkan orang lain buat salah. Kalau bisa kita ingatkan,” tutur Luhut.

ANTARA

Baca: Luhut: OTT KPK Tidak Buat Orang Jadi Kapok