TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku UMKM membuat paket-paket hantaran Lebaran untuk mengantisipasi penurunan pendapatan akibat kebijakan larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Paket berupa parsel hingga hampers dapat dipasarkan melalui marketplace dan memanfaatkan subsisi ongkos kirim atau ongkir dari pemerintah.

“Fokus utama kami adalah sinergi dengan 14 kementerian dan lembaga agar pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal bisa memperoleh tambahan permintaan di pengujung Ramadan,” ujar Sandiaga saat ditemui di kantornya, Senin, 12 April 2021.

Pemerintah berencana menggelontorkan subsidi ongkir hingga Rp 500 miliar untuk mendongkrak daya beli di tengah pembatasan mobilisasi masyarakat. Subsidi akan diberikan pada saat hari belanja online nasional atau harbolnas pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Menurut Sandiaga, adanya subsidi ongkir akan meningkatkan penjualan produk-produk lokal. Dampaknya pun secara paralel dirasakan oleh industri yang bergerak di sektor logistik.

Sejalan dengan itu, ia mengatakan pelaku UMKM harus bersiap menciptakan produk-produk paket hampers Lebaran yang menarik minat masyarakat, baik dari sisi kemasan maupun kualitas isinya. Ia berharap paket-paket hantaran ini bisa menjadi alternatif masyarakat bersilaturahmi tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik.

Ihwal mekanisme pemberian subsidi ongkir, Sandiaga mengatakan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian tengah melakukan finalisasi. “Hasil diskusi kami akan ada pembahasan, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa diumumkan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan, skema subsidi ongkir akan dikerjasamakan dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal. Subsidi ongkir khusus bagi produk-produk lokal dikucurkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan demikian pemerintah berharap bahwa dalam situasi bulan Ramadan terjadi peningkatan konsumsi. Karena itu, pemerintah mendorong bahwa tidak mudik tetapi bisa mengirim barang ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Bantuan Presiden Rp 1,2 Juta Mulai Disalurkan untuk 6,6 Juta UMKM