TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler bisnis dan ekonomi sepanjang Ahad 11 April 2021, dimulai dari cerita di balik berhentinya program bantuan sosial tunai di bulan ini, 6 syarat pengajuan KPR bersubsidi di antaranya gaji tak lebih dari Rp 6 juta sebulan dan Hidayat Nur Wahid menyindir pemerintah menyetop bantuan sosial tetapi mengucurkan duit Rp 20 triliun untuk kasus Jiwasraya.

Selain itu ada juga soal Bandara Pekon resmi berganti nama menjadi Bandara Taufik Kiemas dan KSP jawab isu reshuffle kebinet usui usul Kementerian Investasi direstui DPR. Berikut berita terpopuler bisnis pada hari ini:

1. Cerita di Balik Berhentinya Program Bantuan Sosial Tunai pada April 2021

Menteri Sosial Tri Rismaharini telah mengumumkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) resmi berakhir pada April 2021 dan tidak diperpanjang dengan alasan tidak ada anggaran. Akan tetapi, Kementerian Keuangan justru belum menerima usulan apapun dari Risma untuk kebutuhan anggaran perpanjangan program ini.

"Sejauh ini belum ya," kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu, Purwanto, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

Menurut dia, Kemenkeu saat ini dalam posisi menunggu saja. Purwanto menyebut pihaknya memang tidak bisa menjanjikan pasti ada anggaran untuk berapapun kebutuhan yang diajukan Risma.

<!--more-->

2. Risma Setop Bantuan Sosial, Hidayat Nur Wahid: Rp 20 T untuk Jiwasraya Berani

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan keputusan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menghentikan dan tidak memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan berakhir April 2021. Hidayat menilai Risma tidak mau blusukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membela kepentingan masyarakat yang kini terdampak Covid-19.

Bila Risma memaksimalkan lobinya dengan Sri Mulyani, Hidayat yakin masih ada anggaran untuk program ini. Sebab, kata dia, untuk membantu perusahaan seperti Asuransi Jiwasraya saja Sri Mulyani berani menyuntikkan modal negara hingga Rp 20 triliun.

"Masak untuk ini (BST), Kemenkeu ga bisa diajak bicara konstruktif untuk membantu merealisasikan program nasional?" kata anggota Komisi Sosial DPR ini saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

3. 6 Syarat Pengajuan KPR Bersubsidi, Gaji Tak Lebih Rp 8 Juta Per Bulan

Dengan memenuhi syarat Pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah subsidi atau KPR bersubsidi, masyarakat dengan berpenghasilan rendah bisa dapatkan hunian rumah dengan harga yang lebih terjangkau dibantu subsidi program pemerintah.

KPR bersubsidi ialah pembiayaan bantuan perolehan rumah bagi pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Pada tahun ini, terdapat sebanyak 380.376 unit bantuan subsidi perumahan dengan alokasi anggaran hingga Rp21,69 triliun yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantu subsidi hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

<!--more-->

4. Bandara Pekon Serai Resmi Ganti Nama Jadi Bandara Taufik Kiemas

Bandara Pekon Serai yang terletak di Pesisir Barat-Lampung resmi berubah nama menjadi Bandara Muhammad Taufiq Kiemas pada Sabtu, 10 April 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menyampaikan bahwa perubahan nama Bandar Udara Pekon Serai ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 811 Tahun 2016 dan diharapkan pembangunan Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi baru di koridor Barat atau kawasan pantai Barat Pulau Sumatera.

“Bandara ini akan menjadi pintu masuk bagi wisatawan ke kawasan pantai Tanjung Setia, yang selama ini menjadi tujuan para peselancar dan wisatawan asing. Selain dari alasan utama pemerintah membangun bandara yaitu sebagai bandara mitigasi bencana alam," kata Novie Riyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 10 April 2021.

5. KSP Jawab Isu Reshuffle Kabinet Usai Usul Kementerian Investasi Direstui DPR

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menanggapi isu perombakan kabinet yang mencuat usai DPR merestui usul pembentukan Kementerian Investasi.

Donny menyebutkan ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki sosok untuk memimpin Kementerian Investasi. "Network (jaringan) pertama. Investasi itu butuh network," ujarnya, Sabtu, 10 April 2021.

Sosok pemimpin Kementerian Investasi yang dibutuhkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu, menurut Donny, juga harus mampu menarik investasi masuk ke Indonesia. Setelah itu mendorong agar investasi berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.