Petugas pajak membereskan meja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Dua, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Kantor pajak tersebut tampak sepi dari pengunjung yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, namun hanya terlihat beberapa pengunjung yang belum mengetahui penutupan sementara pelayanan pajak tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak mencapai 11,3 juta per 31 Maret 2021.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor menyampaikan jumlah pelaporan tersebut meningkat sebesar 26,6 persen atau 2,4 juta SPT jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 8,9 juta SPT.
Peningkatan ini didorong kenaikan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik melalui e-Filing, e-Form, dan e-SPT sebesar 26,1 persen atau meningkat 2,2 juta SPT dari tahun sebelumnya yang terkumpul sebanyak 8,6 juta SPT.
“Animo masyarakat terhadap pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing sudah semakin tinggi. Terlebih selama masa pandemi, kita semua dituntut untuk membatasi aktivitas di luar rumah, sehingga e-Filing inilah yang menjadi solusi,” katanya dalam siaran pers, Kamis, 1 April 2021.
Adapun pelaporan SPT pada tahun ini mencapai 80 persen dari target jumlah wajib pajak (WP) wajib lapor SPT yang ditetapkan sebesar 15,2 juta SPT. Batas akhir pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi pun resmi telah ditutup pada Rabu malam. DJP memastikan tidak akan ada perpanjangan waktu untuk pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi.
Sebagai informasi, untuk mereka yang telat melakukan pelaporan akan dikenakan denda. Ketentuan ini sudah dimuat dalam Pasal 7 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Besar denda terlambat lapor SPT untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 100 ribu. Sementara untuk badan, yaitu Rp 1 juta.
