TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Laus Deo Calvin Rumayom menyampaikan apresiasi terhadap kinerja program Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang telah berjalan efektif.

“Kami berikan apresiasi dan terima kasih kepada KSOP Sorong yang mengelola wilayah cukup luas tapi sejauh ini cukup produktif dan saya kaget karena jarang bertemu kepala KSOP seorang perempuan yang bisa menjadi sosok pemimpin yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda,” kata Laus dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Maret 2021.

Baca Juga: Kemenhub Buka Rute Baru Tol Laut Hubungkan Papua dan Papua Barat

Hal itu dia sampaikan usai mengevaluasi dan meninjau langsung pelaksanaan program Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang baru dimulai awal tahun ini. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Jece Julita Piris menyampaikan saat ini pihaknya bersama pemerintah daerah (pemda) serta instansi dan stakeholder terkait tengah gencar melakukan optimalisasi muatan balik Tol Laut.

“Sosialisasi lebih gencar karena merupakan trayek baru dan sinergi seluruh instansi dan proyeksi trayek baru sekitar Papua Barat,” kata Jece Julita.

Selain itu, Jece mengatakan saat ini juga tengah dilakukan pengembangan SDM kepelabuhanan mulai dari peningkatan kemampuan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Laus memaparkan beberapa isu yang menjadi bahan evaluasi. Yakni mengenai optimalisasi muatan balik Tol Laut. Menurutnya, salah satu penggerak muatan balik adalah dengan meningkatkan produksi komoditi-komoditi lokal yang menjadi unggulan dan berdaya jual tinggi untuk dapat dikirim ke luar daerah.

Dia mengatakan pelabuhan Sorong telah menjadi hub Papua dan Indonesia timur yang luar biasa, namun tentu ada beberapa isu yang kami lihat masih perlu mendapatkan penanganan yaitu bagaimana Gubernur dan para kepala daerah yaitu Bupati dan Wali Kota dalam perencanaan pembangunan daerahnya harus memanfaatkan atau berbasis pemanfaatan pelabuhan.

Dia menjelaskan secara teknis program Tol Laut telah sukses berjalan. Namun muatan balik masih kerap menjadi salah satu kendala yang perlu penanganan lebih.

“Hal yang kami evaluasi adalah muatan balik ini terkait dengan komoditi. Komoditi ini perlu kita pastikan ini menjadi peranan utama para kepala daerah terutama dinas-dinas terkait dalam menyiapkan produksi baik dari sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga juga industri-industri yang lain,” ujarnya.

Dia menegaskan hal itu perlu terus dilakukan untuk memanfaatkan Tol Laut yang merupakan salah satu kebijakan subsidi yang ditetapkan Presiden untuk mendukung daerah tertinggal dan daerah yang selama ini harga barangnya mahal karena jarak tempuh.

“Maka itu kami koordinasikan dengan KSOP, PT Pelindo dan PT Pelni kita perlu menyiapkan sebuah rapat koordinasi teknis yang sifatnya bottom up bukan dari kementerian ke bawah tapi dari bawah ke kementerian," kata Laus.

Dengan begitu, kata dia, seluruh informasi yang dipetakan dan yang didapatkan di lapangan bisa menjadi sebuah referensi bagi Kementerian dan Lembaga untuk bisa lebih bersinergi lagi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengoptimalkan muatan balik Tol Laut. Salah satunya di Sorong, Papua.

Upaya yang dilakukan diantaranya adalah membentuk Group Optimalisasi Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang terdiri dari lintas sektoral dan stakeholder. Tugas awal mereka adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Tol Laut atau SITOLAUT untuk masyarakat maupun pengusaha lokal.