Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik Budi Waseso melakukan konferensi pers soal penyaluran bantuan sosial beras Presiden di Kantor Pusat Bulog, Jakarta. Selasa, 23 Juni 2020. Tempo/Caesar Akbar
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso enggan mengomentari rencana pemerintah meneken nota kesepahaman atau MoU impor beras dengan Thailand. Budi alias Buwas mengatakan perusahaannya tidak berwenang atas kerja sama kedua negara tersebut.
“Soal MoU dengan Thailand untuk kerja sama pembelian beras ini bukan urusannya Bulog,” ujar Buwas dalam diskusi virtual dengan Relawan Perjuangan Demokrasi, Kamis, 25 Maret 2021.
Pemerintah Indonesia dan Thailand dikabarkan akan menandatangani MoU terkait pengadaan beras pada pada akhir Maret dengan nilai 1 juta ton. Perjanjian itu merupakan dasar bagi kedua negara untuk saling memenuhi kebutuhan pasokan beras.
Buwas mengatakan stok di gudang Bulog sebetulnya masih sangat aman dan tidak memerlukan impor. Berdasarkan data terakhir, cadangan beras yang dikuasai Bulog sudah mencapai 923 ribu ton dengan realisasi penyerapan 155 ribu ton per Rabu, 23 Maret.
Buwas tidak memasalahkan kedua negara bersepakat menjalin kerja sama impor beras. Namun seharusnya kerja sama itu tidak bertujuan untuk konsumsi di dalam negeri karena stok domestik akan dipenuhi oleh penyerapan beras lokal.
“Seyogianya beras iu tidak untuk Indonesia, tapi kita jual lagi ke negara lain. Kalau kita banding-bandingkan, harga dan kualitas beras impor itu kualitas lebih baik dari beras kita. Tapi kita tetap mendahulukan produksi dalam negeri. Ini perintah Presiden,” kata Budi Waseso.
