Sandiaga Sebut RI Finalkan Rencana Kerja Sama Travel Bubble dengan 4 Negara

Senin, 22 Maret 2021 16:06 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) meninjau destinasi wisata Waterbom Bali, Kuta, Badung, Bali, Kamis 25 Februari 2021. Kunjungan tersebut dilakukan Menparekraf Sandiaga Uno untuk mengamati penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, Environmental sustainability (CHSE) serta meninjau lokasi drive-thru vaksinasi COVID-19 yang rencananya akan dibangun di kawasan Waterbom Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah telah memfinalkan rencana kerja sama pembukaan gerbang wisatawan asing dengan empat negara melalui skema travel bubble. Negara-negara tersebut meliputi Timur Tengah--seperti Uni Emirat Arab dan Qatar; Cina, Singapura, serta Belanda.

“Minggu lalu Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) mengindikasikan empat negara yang bisa dimulai pembahasan finalisasi. Prinsipnya kami direct point to point,” ujar Sandiaga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 22 Maret 2021.

Baca Juga: Wisata Kepulauan Riau Dibuka Bulan Depan, Sandiaga: Keselamatan Diutamakan

Sandiaga menjelaskan, pada tahap pertama, Pemerintah Indonesia akan membuka gerbang wisatawan asing atau wisman di Bali dan Kepulauan Riau. Pemerintah daerah telah menetapkan zona hijau di dua provinsi tersebut yang akan dikunjungi turis mancanegara setelah travel bubble dibuka. Zona hijau adalah area dengan penyebaran virus corona terendah dan paling siap menerapkan protokol Covid-19.

Di Bali, zona hijau akan ditetapkan di Sanur, Ubud, dan Nusa Dua. Sedangkan di Kepulauan Riau, pemerintah menetapkan zona hijau di tiga resor di kawasan Bintan dan beberapa titik sentra golf di Batam.

Advertising
Advertising

Dalam proses pelaksanaan travel bubble, pemerintah akan menetapkan syarat tertentu bagi turis asing yang masuk ke Indonesia. Misalnya, turis harus melakukan tes swab PCR dengan hasil negatif terhadap virus corona sebelum berangkat dan selepas tiba di Indonesia. Pemerintah juga akan mengatur wisman yang masuk ke Tanah Air telah menjalani vaksinasi Covid-19.

Sementara itu di Indonesia, pemerintah secara paralel akan menggencarkan vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata di lokasi-lokasi pelaksanaan travel bubble. Sebelum travel bubble dibuka pada Juli mendatang, sebanyak dua juta pekerja di sektor pariwisata ditargetkan telah menerima vaksin.

“Kami juga akan melakukan simulasi terlebih dulu dengan beberapa program khusus, seperti carter dan pelatihan-pelatihan,” kata Sandiaga.

Sandiaga berharap rencana pembukaan travel bubble memberikan optimisme bagi pelaku usaha yang terpuruk akibat krisis pandemi Covid-19. Ia pun memastikan pemerintah akan hati-hati dalam membuka gerbang wisatawan asing agar tidak menjadi pemicu munculnya gelombang penyebaran wabah.

Ihwal kemungkinan adanya varian kasus virus corona baru yang telah masuk ke beberapa negara, Sandiaga mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. “Kami serahkan ke kementerian/lembaga terkait,” tutur Sandiaga.

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

7 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

12 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

12 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024

13 jam lalu

Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024

Perjalanan dari Batam ke Singapura dengan kapal feri hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Simak harga tiketnya.

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

17 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

20 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Wisatawan Indonesia Paling Senang Belanja di Singapura

1 hari lalu

Wisatawan Indonesia Paling Senang Belanja di Singapura

Singapura telah menerima lebih dari 664 ribu pengunjung Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 33,8 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

17 Bandara Internasional Turun Status, Bukti Pemerintah Gagal Undang Wisatawan Asing?

1 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, Bukti Pemerintah Gagal Undang Wisatawan Asing?

Keputusan Kemehub menurunkan status 17 bandara internasional menjadi bandara domestik dinilai sebagai langkah yang tepat. Kenapa?

Baca Selengkapnya