Luhut Ingin Biaya Logistik Turun dari 23,5 Persen jadi 17 Persen Sebelum 2024

Minggu, 21 Maret 2021 21:31 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan pengganti Budi Karya Sumadi yang terindikasi positif Corona. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin biaya logistik nasional bisa ditekan dari 23,5 persen hingga menjadi 17 persen sebelum tahun 2024.

"Sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Demikian juga dengan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kita selesaikan sebelum 2024,” kata Luhut dalam siaran pers, Ahad, 21 Maret 2021.

Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah meluncurkan Batam Logistic Ecosystem (BLE). Hal ini adalah awal penyederhanaan proses logistik di pelabuhan Indonesia khususnya Batam sehingga bisa mempersingkat waktu layanan dan berlaku berlaku selama 24 jam per minggu.

Luhut berharap BLE bisa mendorong lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. Dengan begitu, akan berimbas baik untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Batam, secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

Saat ini, kata Luhut, sudah ada banyak pelabuhan, bandara, stasiun dan pergudangan, tetapi belum dikelola secara terintegrasi, efektif, serta efisien. Selain itu, ada masalah kapasitas infrastruktur di Jawa dan kekurangan infrastruktur di luar Jawa, hingga belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan dan transportasi.

Advertising
Advertising

Oleh sebab itu, Luhut menekankan fokus area BLE ini dari skema Business to Government to Government (B2G2G) adalah integrasi izin usaha dan izin konsumsi, Layanan terpadu STS/FSU, penerapan autogate system.

Sedangkan untuk skema Government to Business to Business (G2B2B) adalah layanan pemesanan trucking, layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan warehouse (gudang) hingga layanan pembayaran.

Senada dengan Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan bahwa sistem BLE ini perlu untuk dijadikan percontohan untuk digunakan secara nasional nantinya di berbagai pelabuhan di Indonesia. Ia berharap dengan sistem seperti ini tidak ada lagi yang namanya pungutan liar dan sistem bisnis yang menyulitkan.

BISNIS

Baca: Luhut Buka Suara Soal Nelayan NTT Menang Gugatan di Pengadilan Australia

Berita terkait

LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

1 jam lalu

LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 jam lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

4 jam lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

6 jam lalu

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

BRI Danareksa dan Succor AM Jalin Kerja Sama, Bidik Kenaikan AUM 50 Persen

7 jam lalu

BRI Danareksa dan Succor AM Jalin Kerja Sama, Bidik Kenaikan AUM 50 Persen

Sucor Aset Management menjalin kerja sama dengan BRI Danareksa Sekuritas untuk distribusi produk investasi reksa dana. Seperti apa targetnya tahun ini

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Gandeng Principal Indonesia, Luncurkan Reksa Dana Syariah Berdenominasi Dolar AS

7 jam lalu

CIMB Niaga Gandeng Principal Indonesia, Luncurkan Reksa Dana Syariah Berdenominasi Dolar AS

Bank CIMB Niaga bekerja sama dengan Principal Indonesia untuk meluncurkan Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

10 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

14 jam lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya