Menkes: Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Dibayar Pemerintah

Selasa, 9 Maret 2021 13:15 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengecek vaksinasi di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan memastikan insentif dari pemerintah untuk tenaga kesehatan sudah dibayarkan hingga Februari 2021.

"Insentif sudah keluar, yang bulan Januari-Februari sudah dibayar oleh kita," kata Budi Gunadi saat ditemui Tempo di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Hal itu merespons pertanyaan ihwal masih adanya 700 rumah sakit swasta yang belum menerima insentif tenaga kesehatan.

"Kalau yang kemarin ada yang ga dibayar karena memang ada yang uangnya tahun lalu dikasihnya ke pemerintah daerah. Jadi uangnya sudah keluar ke Pemda, banyak RSUD belum keluar. Itu memang ada di Pemda," ujarnya.

Baca Juga: 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target

Tapi ia memastikan tahun ini rumah sakit yang di pemerintah sudah diberikan insentif tenaga kesehatan."Yang tahun lalu rumah sakit pemerintah sampai November Desember sudah dibayar," ujar dia.

Sebelumnya, rumah sakit swasta di bawah naungan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengalami keterlambatan turunnya insentif tenaga kesehatan dalam beberapa bulan terakhir.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengungkapkan terdapat 700 rumah sakit swasta yang menangani kasus pandemi mengalami keterlambatan pencairan insentif.

"Saat ini, jumlah rumah sakit swasta yang ada di bawah naungan ARSSI dan mengalami keterlambatan insentif kira-kira berjumlah 700 rumah sakit. Kami harus akui memang terjadi keterlambatan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan," ujar Ichsan kepada Bisnis, Senin, 8 Maret 2021.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS

Berita terkait

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

23 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

1 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

3 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

4 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

8 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

13 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

19 hari lalu

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

20 hari lalu

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

20 hari lalu

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

Sebelum menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka, KPK telah lebih dulu menetapkan dua pejabat Pemkab Sidoarjo sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

21 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan kementeriannya bakal memberikan insentif 5G untuk operator seluler.

Baca Selengkapnya