TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan enam arahan dan rekomendasi terkait penanggulangan bencana gempa bumi serta kiat menghadapi potensi ancaman tsunami.

Rekomendasi pertama adalah mengimplementasikan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019. Luhut juga meminta peningkatan ketahanan pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, serta peningkatan kolaborasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” kata dia dalam keterangannya, Jumat, 5 Maret 2021.

Baca Juga: Luhut Turun Tangan Tangani Pelabuhan Kulonprogo yang Tak Selesai Sejak 2004

Saran kedua adalah penguatan jaringan komunikasi dan informasi modern hingga tradisional yang mengacu pada kearifan lokal harus dijalankan secara sistematis, intensif dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten kota dengan potensi rawan bencana tsunami tingkat tinggi.

Luhut melihat peran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dan BNPB sudah berjalan dengan baik dan beriringan bersama pemerintah daerah. Karena itu, dia meminta agar kolaborasi tersebut terus dilanjutkan. “Saya senang bahwa BMKG dan juga dengan BNPB sudah kerja bahu membahu dengan Pemdanya. Tapi ini terus kita exercise tidak boleh lupa,” kata dia.<!--more-->

Ketiga, masyarakat Indonesia harus mengetahui informasi mengenai potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami pada tiap daerah yang bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan sesar aktif 295 segmen.

Keempat, penanggulangan bencana tak lepas dari peran serta pemerintah di daerah. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan teknis kebencanaan juga harus ditingkatkan.

Luhut menilai bahwa peran di daerah sangat menentukan. Tanpa peran daerah, maka pemerintah pusat juga tidak akan sempurna dalam menyelesaikan masalah. “Jangan pemerintah daerah berfikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana melakukan mobilisasi kekuatan di daerah,” ujar Luhut.

Kelima, infrastruktur sistem peringatan dini seperti Ina TEWS dan inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi misalnya, harus dapat lebih ditingkatkan dan memenuhi standar serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Luhut mengaku telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memberikan anggaran khusus kepada BMKG untuk memperkuat basis sistem peringatan dini.

Terakhir, Luhut memberikan peringatan kepada sejumlah daerah seperti Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang. "Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” katanya.