TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan membahas nama-nama calon Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (SWF) atau Indonesia Investment Authority hari ini, Selasa, 19 Januari 2021. Sejumlah nama bakal dewan pengawas sebelumnya telah disorongkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pimpinan DPR.
"Surat Presiden tentang nama-nama Dewas LPI (SWF) masih di pimpinan DPR. Rencana siang ini ada rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk membahas surat masuk," ujar anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara, saat dihubungi pada Selasa, 19 Januari 2021.
Mekanisme pembentukan Dewan Pengawas SWF tersebut, kata Amir, akan dirembuk lebih lanjut dalam rapat Bamus. Rapat termasuk akan menentukan apakah penetapan nama-nama dewan pengawas akan melalui Komisi XI atau tidak. "Akan diputuskan dalam rapat Bamus siang ini," kata dia.
Adapun anggota Komisi XI DPR lainnya, Hendrawan Supratikno, mengatakan pembentukan Dewan Pengawas SWF baru akan dibahas di komisinya pekan depan. "Baru dirapatkan Komisi XI Senin depan, 25 Januari," tuturnya.
Jokowi sebelumnya mengatakan telah mengirimkan surat presiden kepada DPR terkait nama-nama Dewan Pengawas LPI. Jokowi menyebut pembentukan dewan pengawas akan segera selesai.
“Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kami sampaikan ke DPR dan kami harapkan selesai nanti minggu depan ini,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, 15 Januari 2021. <!--more--> SWF Indonesia akan mulai beroperasi pada awal tahun ini. SWF digadang-gadang menjadi salah satu kerangka untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Civid-19.
Sebagai modal awal, Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana tunai senilai Rp 15 triliun dan aset BUMN sebesar Rp 50 triliun. Pada satu hingga dua bulan mendatang, pemerintah juga menargetkan komitmen dukungan investor senilai US$ 20 miliar.
“Ini duit yang gede banget,” katanya. Jokowi pun optimistis SWF Indonesia akan menjadi mitra strategi yang andal bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Lembaga Pengelola Investasi diharapkan bakal kuat secara hukum. “SWF akan menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan,” kata Jokowi.
