Menaker Detailkan Penyebab Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Turun 4,9 Persen

Senin, 18 Januari 2021 22:30 WIB

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan penjelasan terkait program subsidi pemerintah kepada pekerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. RDP tersebut diantaranya membahas program subsidi pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dan evaluasi aturan hukum ketentuan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu peserta selama pandemi COVID-19. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat mengalami penurunan sepanjang 2020 karena tertekannya dunia usaha akibat pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjabarkan bahwa pada penghujung tahun lalu jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 51,75 juta orang. Jumlahnya berkurang 4,9 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan 2019 sebanyak 54,45 juta orang.

Penurunan terjadi di seluruh jenis program yang dikelola badan tersebut, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal, beberapa program terus mencatatkan jumlah peserta hingga 2019.

"Penurunan [jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan] ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19," ujar Ida dalam rapat kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin 18 Januari 2021.

Jumlah peserta JKK dan JKm pada 2020 tercatat mencapai 31,6 juta orang atau turun 7,9 persen (yoy) dibandingkan dengan 2019 sebanyak 34,3 juta orang. Sama halnya, jumlah peserta JP pada 2020 sebanyak 16,3 juta orang pun berkurang 10,7 persen (yoy) dari 2019 sebanyak 18,3 juta orang.

Advertising
Advertising

Program JHT dengan jumlah peserta paling banyak pun mengalami tren yang sama. Jumlah peserta program itu pada 2020 sebanyak 36,4 juta orang menurun 2,06 persen (yoy) dibandingkan dengan 2019 sebanyak 37,2 juta orang.

<!--more-->

Menurutnya, tekanan ekonomi semasa pandemi membuat banyak perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya sehingga kepesertaan di jaminan sosial turut terpengaruh. Selain itu, pekerja mandiri pun kerap kesulitan membayar iuran di tengah pengurangan pendapatan.

<!--more-->

Isu kepesertaan itu dinilai sebagai salah satu masalah program jaminan sosial yang harus segera diatasi. Menurut Ida, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan harus dapat melakukan perluasan cakupan kepesertaan semesta untuk semua segmen.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan pada tahun lalu baru mencakup sekitar 37,4 persen dari total angkatan kerja per Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang. Diperlukan upaya ekstra dalam menggenjot proteksi bagi para pekerja, baik formal maupun informal.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Agus Susanto menyampaikan bahwa jumlah peserta yang terdaftar hingga Desember 2020 adalah 50,72 juta pekerja. Terdapat perbedaan data sekitar 1,03 juta orang dengan apa yang dipaparkan Ida pada hari ini.

Terlepas dari itu, Agus menilai bahwa akuisisi peserta baru pada 2020 merupakan pencapaian positif yang perlu dipertahankan. Peningkatan jumlah kepesertaan akan menjadi perhatian BPJAMSOSTEK, terlebih ketika kondisi perekonomian mulai menggeliat.

"Walaupun banyak terjadi akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJS tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020," ujar Agus.

Baca: Anggaran Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja Tahap Kedua Terserap 90 Persen

Berita terkait

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Wawancara Nasional

54 menit lalu

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Wawancara Nasional

Paritrana Award merupakan apresiasi untuk mendorong terwujudnya universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian Sebesar Rp391 Juta

1 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian Sebesar Rp391 Juta

Santunan kepada 2 ahli waris karyawan BTPN Syariah yang meninggal dunia karena musibah kecelakaan

Baca Selengkapnya

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

2 hari lalu

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK

Baca Selengkapnya

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja

2 hari lalu

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan bersama Perum Perumnas menjalin sinergi dalam penyediaan hunian yang layak bagi pekerja.

Baca Selengkapnya

5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pengertian, tujuan, manfaat, kepesertaan, hingga besaran iuran.

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

5 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

7 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Panduan Singkat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

9 hari lalu

Panduan Singkat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Negara memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

11 hari lalu

Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Baca Selengkapnya