Relaksasi Pajak Mobil Baru, Menperin: Presiden Setuju, Kemenkeu Masih Hitung

Senin, 28 Desember 2020 19:25 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) didampingi Presiden Direktur PT Saniharto Enggalhardjo, Harsono Enggalhardjo (kanan) berbincang dengan pekerja saat mengunjungi perusahaan furnitur tersebut di Demak, Jawa Tengah, 9 Juni 2020. Saat melakukan kunjungan kerja ke PT Saniharto Enggalhardjo beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa perusahaan ini telah mendapat kepercayaan luar biasa dari klien internasional yang artinya sudah mampu memenuhi kebutuhan dan selera pasar global serta tetap produktif dan aman dari COVID-19. ANTARA FOTO/AJI STYAWAN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mengusulkan relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di masa pandemi Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo.

Agus mengatakan Presiden secara prinsip menyetujui usulan tersebut. Namun, usulan tersebut masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan. "Sudah saya laporkan ke Presiden, secara prinsip beliau setuju. Tapi memang Kemenkeu masih dalam proses hitung menghitung," ujar dia dalam konferensi pers, Senin, 28 Desember 2020.

Menurut Agus, langkah Kemenkeu adalah wajar. Sebab, mereka adalah bendahara negara yang memiliki penilaian dan posisi sendiri mengenai kebijakan yang diusulkan tersebut. "Yang mereka kelola itu sebagai bendahara negara harus lebih komprehensif jadi belum mendapat green light dari Kemenkeu."

Meski usulan tersebut belum disetujui, Agus meminta para pelaku industri tak berkecil hati. Pasalnya, ia melihat pada kuartal III industri otomotif sudah mulai membaik pertumbuhannya ketimbang sebelumnya. Ia berharap kondisi semakin baik di kuartal terakhir 2020.

Walaupun, Agus menyadari bahwa industri otomotif akan menjadi sektor yang lama mencapai titik normal sebelum Covid-19 melanda. "Akan kami kawal terus. Ini sektor paling penting turunan industrinya. Rantai pasoknya sangat banyak, melibatkan IKM yang begitu banyak, jadi harus kita proteksi secara serius," kata dia.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Sebelumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mengusulkan relaksasi pajak penjualan kendaraan bermotor untuk tipe mobil baru kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati.

Relaksasi berupa pengurangan pajak hingga menjadi 0 persen dimaksudkan untuk memacu penjualan mobil yang mulai pulih. Peningkatan penjualan mobil baru, menurut Menteri, tidak saja akan menggerakkan pabrikan mobil tetapi juga semua pemasok yang terlibat di dalamnya.

Baca: CITA Prediksi Penerimaan Pajak Hanya Mencapai 92 Persen

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

2 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

3 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

4 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

17 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

18 hari lalu

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

18 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

23 hari lalu

Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

Kementerian Keuangan mengumumkan perkembangan pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk aparat sipil negara (ASN) per 3 April 2024.

Baca Selengkapnya