Kaleidoskop 2020: 9 Peristiwa Ekonomi dan Bisnis Terpopuler di Dalam Negeri
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 24 Desember 2020 23:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang tahun 2020, tak sedikit berita mengenai ekonomi dan bisnis di dalam negeri yang menarik perhatian banyak pembaca. Mulai dari bencana banjir di awal tahun, pandemi Covid-19 yang berimbas pada pergerakan roda ekonomi, hingga sejumlah kasus dan kebijakan kontroversial.
Tempo merangkum sedikitnya ada sembilan berita terpopuler terkait bidang ekonomi dan bisnis. Kesembilan berita yang masuk dalam Kaleidoskop 2020 itu adalah:
1. Banjir awal tahun
Banjir menerjang beberapa wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi pada malam tahun baru hingga 1 Januari 2020. Berbagai kegiatan ekonomi terganggu, seperti logistik, transportasi darat, udara, kereta api, pergudangan, hingga kelistrikan.
Seperti, PT Jasa Marga (Persero), menutup sementara empat gerbang jalan tol menyusul banjir yang terjadi di beberapa jalur bebas hambatan atau tol pada Rabu, 1 Januari 2019. Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan keempat gerbang tol tersebut adalah GT Dikarang Barat 4 arah Jakarta, GT Cibitung 1&2, GT Tambun, dan GT Cikarang Timut arah Jakarta.
PT PLN (Persero) melakukan pemadaman listrik sementara di wilayah Jakarta dan sekitarnya menyusul banjir yang terjadi di beberapa titik. Selain itu, perjalanan sejumlah kereta api di area PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional 1 Jakarta terganggu.
Bahkan Kementerian Perhubungan memastikan seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dialihkan sementara ke Bandara Internasional-Soekarno-Hatta sejak Rabu, 1 Januari 2020. Kebijakan pengalihan ini dilakukan menyusul lumpuhnya landasan pacu Bandara Halim Perdanakusuma akibat hujan deras yang menimbulkan genangan air.
2. Tersangka kasus Jiwasraya ditetapkan
Pada 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kelima tersangka itu adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.
<!--more-->
Dua tersangka lainnya adalah bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan dan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim. Penetapan lima tersangka ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan penegakan hukum dan proses restrukturisasi polis bagi para korban.
Pemerintah bersama Jiwasraya pada akhirnya memilih skema restrukturisasi polis sebagai penyelesaian masalah gagal bayar klaim, menggugurkan skema likuidasi yang sempat menjadi pertimbangan. Manajemen pun menjelaskan alasan mengapa skema restrukturisasi polis dipilih.
Anggota Tim Perumus Solusi Jangka Pendek Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya Farid Azhar Nasution menilai bahwa skema restrukturisasi saat ini merupakan opsi dengan kerugian paling minim bagi nasabah, meski tak menyenangkan semua pihak.
"Kalau diasumsikan likuidasi hari ini, misalnya tadi aset Rp 15,4 triliun dan utang Rp 54,5 triliun, nilai bukunya mungkin hanya 22–23 persen, tapi kalau likuidasi pasti lebih rendah nilainya. Dan saya yakin kalau likudasi saat ini nasabah tidak akan dapat lebih dari 20 persen, itu pun waktunya tidak sebentar," ujar Farid.
3. Menteri ekonomi pertama positif Corona
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan terjangkit Virus Corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Budi, di Kantor Sekretariat Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.
"Dari hasil laboratorium confirm Covid-19," kata Wakil Direktur RSPAD Gatot Soebrot Kolonel Albertus Budi Sulistya, Sabtu malam, 14 Maret 2020.
Sejak itu, sejumlah nama menteri ekonomi dikabarkan positif Covid-19, dan sebagian di antaranya terkonfirmasi. Di luar dua nama selain Budi Karya yakni Edhy Prabowo dan Ida Fauziyah, ada juga beberapa menteri ekonomi lainnya juga pernah diisukan tertular virus, namun tidak memberikan konfirmasi.
<!--more-->
Jika sebelumnya Edhy Prabowo dan sejumlah stafnya sempat membantah tentang positif Covid-19, lain halnya dengan Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan ini langsung meminta staf dan orang-orang di sekelilingnya melakukan tes usap. Berdasarkan hasil tes, ia memastikan seluruh pihak di sekitarnya sehat.
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan pejabat yang tertular virus corona seharusnya transparan karena mereka kerap berada dalam kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan sering melewat ke banyak tempat. “Membuka informasi terkait status Covid-19 adalah kewajiban moral,” katanya, 1 Desember 2020 lalu.
4. Anggaran Rp 695,2 triliun untuk tangani Covid-19
Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 695,2 triliun untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka tersebut naik dari anggaran awal senilai Rp 405,1 triliun yang kemudian naik menjadi Rp 677,2 triliun.
Hingga dua pekan menjelang tutup tahun 2020, realisasi anggaran baru Rp 482,6 triliun atau 69,6 persen dari pagu. Untuk bidang kesehatan realisasi sebesar Rp 47,05 triliun atau 47 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 99,5 triliun.
Sementara untuk perlindungan sosial dari pagu sebesar Rp 230,21 sudah terealisasi Rp 217,16 triliun. Adapun untuk anggaran sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah dari pagu Rp 67,86 triliun, telah terealisasi 82 persen atau Rp 55,68 triliun.
Sedangkan dukungan UMKM dengan pagu anggaran Rp 116,31 triliun, telah terealisasi Rp 106,46 triliun atau 92 persen. Pembiayaan korporasi dari pagu Rp 60,73 triliun baru terealisasi Rp 8,16 triliun atau 13 persen, dan anggaran untuk insentif usaha dengan pagu Rp 120,6 triliun, terealisasi 41 persen atau Rp 49,12 triliun.
6. Pembukaan ekspor benih lobster
Ekspor benur benar-benar dilakukan pada 12 Juni 2020. Namun, jauh panggang dari api, ekspor pertama ini diduga tak memenuhi syarat yang tadinya didengungkan KKP. Dua perusahaan pengirim benur, PT Aquatic SSLautan Rejeki dan PT Tania Asia Marina, yang akan mengirimkan komoditas ini ke Vietnam dengan armada carter berkode terbang VN 5630, disinyalir tidak membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
<!--more-->
Pembukaan izin ekspor benih lobster berdasar pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Beleid ini sekaligus membatalkan regulasi sebelumnya pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti yang melarang pengiriman bayi lobster ke luar negeri.
Majalah Tempo edisi 6 Juli 2020 mengulas sejumlah fakta di balik giat ekspor benur lobster di masa kepemimpinan Edhy. Dalam pembukaan ekspor tersebut, KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT, tiga persekutuan komanditer alias CV, dan dua perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD. Penelusuran Tempo menemukan 25 perusahaan itu baru dibentuk dalam waktu 2-3 bulan ke belakang.
Belakangan, pada awal Desember lalu KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Salah satunya adalah Edhy Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan.
7. DPR setujui RUU Cipta Kerja
DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Persetujuan ini dicapai dalam pengambilan keputusan tingkat dua dalam sidang paripurna DPR pada hari ini, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam sidang, sebanyak 6 fraksi menyetujui secara bulat RUU Cipta Kerja ini yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP. PAN menerima RUU ini dengan catatan. Sementara dua lainnya tetap menolak yaitu PKS dan Demokrat.
Beberapa hari kemudian masyarakat yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan buruh melakukan demo besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Demonstrasi penolakan RUU itu terjadi diberbagai wilayah berlangsung sejak 6 November hingga dua minggu setelah itu.
Meski terjadi penolakan di berbagai wilayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap menandatangani RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
8. Merger 3 bank syariah BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memutuskan konsolidasi tiga bank syariah yang terdiri atas PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Pada 11 Desember, nama bank hasil merger bank syariah BUMN tersebut ialah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Aset tiga bank tersebut mencapai Rp 214,6 triliun dan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan perusahaan berada di daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset.
<!--more-->
Pada 15 Desember, PT Bank BRI Syariah Tbk., menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa, 15 Desember 2020. Dalam kesempatan itu, para pemegang saham telah menyepakati struktur pengurus bank hasil penggabungan perusahaan dengan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yakni Bank Syariah Indonesia.
Struktur itu akan terdiri dari seorang Direktur Utama, yang diisi oleh Hery Gunardi. Hery adalah Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
9. Reshuffle Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Maju
Di penghujung tahun 2020 Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari sejumlah wajah baru dalam Kabinet Indonesia Maju, sedikitnya terdapat beberapa nama baru di dalam pos ekonomi kabinet.
Tiga nama baru yang menjabat sebagai menteri adalah: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan). Ada juga Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN dan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Kepada tiap menteri ekonomi baru tersebut, Jokowi sudah menyampaikan pesan-pesan khusus. Kepada Trenggono, misalnya, Jokowi meminta ada evaluasi kebijakan ekspor benih lobster. Sementara Sandiaga Uno diminta mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Sedangkan Muhammad Lutfi ditugasi Jokowi untuk menjaga kestabilan harga terutama inflasi dan membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terutama untuk menembus pasar-pasar ekspor. Tak hanya itu, ia juga diminta menembus pasar-pasar non tradisional dengan cara perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA.
HENDARTYO HANGGI | BERBAGAI SUMBER
Baca: Cuit Emil Salim dan Faisal Basri Soal Menteri Baru Jokowi, dari Risma hingga BGS
