TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Independenden PT Bank Syariah Indonesia Tbk. M Arief Rosyid Hasan mengklaim telah mendapat dukungan dari PP Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari proses komunikasi interaktif yang dilakukan dengan semua pemangku Muhammadiyah.

Dukungan resmi dari ormas tersebut, kata Arief, juga menyetujui proses merger tiga bank BUMN tertuang dalam surat pernyataan pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Surat bernomor 31/PER/I.0/A/2020 itu berisi tentang Bank Syariah Indonesia untuk Keadilan dan Kemakmuran Seluruh Rakyat.

Dengan pernyataan pers itu, Arief menilai semakin terang komitmen untuk mewujudkan peri kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Karena itu, kami meyakini bahwa Muhammadiyah dan Bank Syariah Indonesia adalah aset yang akan saling menguatkan dalam menopang kebijakan ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Arief, Rabu, 23 Desember 2020.

Kalaupun ada perbedaan pendapat beberapa minggu terakhir, menurut Arief, sangat wajar. Terlebih Bank Syariah Indonesia nantinya akan memiliki aset lebih dari Rp 200 triliun dan dibutuhkan perencanaan serta keberpihakan yang matang sebelum operasionalnya.

"Semakin tinggi pohon, tentu semakin kencang juga anginnya. Jika dimaknai dalam konteks perbankan syariah, semakin banyak asetnya, semakin besar pula harapan umat dan bangs," kata Arief.

<!--more-->

Lebih jauh, Arief memastikan, Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menampung aspirasi dari para mitra dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya bermuara pada agenda kemaslahatan.

Namun ketika dihubungi terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas masih enggan berkomentar banyak terkait negosiasi yang telah berlanjut. "Belum tahu," ucapnya.

Dia tetap menggarisbawahi keberpihakan yang lebih tinggi untuk pengembangan UMKM dari perbankan syariah tetap diperlukan. Jika dunia perbankan khususnya bank syariah tidak dapat berkomitmen bagi terciptanya keadilan terutama keadilan dalam bidang ekonomi, maka pengembangan ekonomi pun dinilai telah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945.

"Muhammadiyah konsisten dengan amanat konstitusi, tugas negara melindungi dan menyejahterakan rakyat," ucap Anwar Abbas.

Rakyat dalam hal ini, menurut dia, tentu secara keseluruhan khususnya tengah dan bawah. "Untuk itu buatlah kebijakan yang bisa mendorong yang di bawah untuk naik ke atas, sehingga struktur masyarakat yang seperti piramid berubah menjadi seperti belah ketupat. Jadi, yang besar itu bukan kelas bawah tapi kelas menengah," ucapnya.

BISNIS

Baca: Begini PBNU Minta Bank Syariah Indonesia Tak Kalah dengan Bank Konvensional