TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memastikan vaksinasi gratis akan diberikan kepada masyarakat tanpa melihat keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

"Kami tidak pernah mengatakan ada hubungan dengan BPJS. Imunisasi, harus diingat, imunisasi yang kita berikan kepada bayi apakah itu terkait BPJS? Sama, ini imunisasi nasional. Jangan didiskusikan dengan sesuatu yang rasanya kurang tepat, saya enggak pernah membuat pernyataan terkait BPJS," ujar dia dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 18 Desember 2020.

Siti mengatakan vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan syarat dan kriteria. Syarat pertama adalah orang yang sehat. "Enggak mungkin orang sakit divaksin," ujar dia. Selain itu, masyarakat yang divaksinasi harus berusia di kisaran 18-59 tahun.

Karena itu, ia memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut akan masuk ke dalam penerima vaksin Covid-19. "Jadi sesuai kriteria sasaran vaksinasi dan tidak ada kaitan dengan BPJS."

Sebelum adanya instruksi anyar dari Presiden Joko Widodo, pemerintah merencanakan pemberian vaksinasi gratis untuk Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

<!--more-->

Sementara, untuk masyarakat yang mampu, pemerintah akan menerapkan program vaksinasi mandiri. Namun, pada Rabu, 16 Desember 2020, Jokowi mengumumkan bahwa vaksinasi diberikan gratis untuk masyarakat.

Sebelum adanya pengumuman itu, Siti menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan data kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencakup segmen kepesertaan dan kondisi kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"BPJS Kesehatan tentu berperan (dalam proses vaksinasi) karena ada sistem PCare, sistem informasi BPJS yang digunakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terutama data PBI," ujar Siti ketika dihubungi, 8 Desember 2020.

Siti mengungkapkan, data di setiap Puskesmas akan digunakan untuk memantau peserta PBI yang tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid). Nantinya, pemerintah akan memberikan vaksin secara gratis kepada peserta PBI tanpa comorbid. "Karena yang divaksin itu yang enggak ada comorbid. Kan tidak semua orang divaksin," ujarnya.

Hingga 30 November 2020, terdapat 96,51 juta orang yang terdaftar di segmen PBI, atau mencakup 43,26 persen dari total peserta BPJS Kesehatan sebanyak 223,06 juta. Namun, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) belum memberikan jumlah peserta PBI tanpa comorbid. "Datanya masih dibahas dan dikonfirmasi ya," ujar Siti.

Lebih jauh Siti menjelaskan bahwa sejauh ini peranan BPJS Kesehatan dalam proses vaksinasi masih mencakup data kepesertaan. Kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk penyuntikan vaksin menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Menurut Siti, peserta PBI tanpa comorbid menjadi salah satu lapisan masyarakat yang dipilih pemerintah untuk vaksinasi, beserta beberapa segmen lainnya. "Sekarang untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu," tuturnya. Sasaran program pemerintah pertama adalah tenaga kesehatan, kedua pelayan publik, dan ketiga kelompok rentan termasuk pelaku ekonomi dan PBI.

Baca: Wamen BUMN Sebut Kapasitas Vaksinasi RI Capai 16 Juta Orang Per Bulan

CAESAR AKBAR | BISNIS