Warga Bekasi dan Banten Kini Bisa Bayar Pajak via GoPay

Reporter

Bisnis.com

Selasa, 15 Desember 2020 09:02 WIB

Ilustrasi GoPay atau GoBills. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Platform teknologi finansial (fintech) payment & e-Wallet GoPay dari Gojek kini mengakomodasi pembayaran pajak bagi warga Banten dan Bekasi. Lewat fitur GoTagihan, warga Banten kini bisa membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara bagi warga Bekasi bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui fitur tersebut.

Kolaborasi antara GoPay, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Bekasi, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) ini diharapkan bisa membantu memaksimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD). Sebab akses warga untuk membayar pajak menjadi semakin mudah.

Head of Excellent Regional Government Relations Gojek Muhammad Chairil menyatakan, mengutip dari Bank Indonesia, PAD bisa mengalami peningkatan signifikan hingga rata-rata 11 persen apabila pemerintah daerah memanfaatkan transaksi non-tunai.

"GoPay terus memaksimalkan penggunaan transaksi non-tunai di berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari donasi, kuliner, transportasi hingga membayar pajak. Kami percaya pembayaran non-tunai dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini," ungkap Chairil dalam keterangan mengutip Bisnis.Com, Selasa, 14 Desember 2020.

Hingga saat ini, sudah ada 14 provinsi yang memanfaatkan GoPay dan GoTagihan. Inovasi ini sejalan dengan instruksi pemerintah memaksimalkan transaksi non-tunai dalam transaksi keuangan. "Kami berharap kerja sama ini tidak hanya akan memudahkan warga Kota Bekasi dan Provinsi Banten, tetapi juga pemerintah dalam mengumpulkan pajak sehingga menjadi lebih aman dan transparan," tutur Chairil.

Advertising
Advertising

Selain Banten dan Pemkot Bekasi, beberapa provinsi lain yang telah menggandeng GoPay untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara. Lalu ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah bisa dirasakan masyarakat Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pembayaran pajak bagi warga Kota Bekasi merupakan salah satu target pemerintah kota. "Kami gencar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengefisiensikan layanan publik kami, salah satu cara dengan menggandeng GoPay menyediakan solusi praktis dalam membayar PBB," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Opar Sohari, bahwa kerja sama dengan berbagai pihak penting untuk mengefisiensikan layanan publik

"Salah satu caranya dengan menggandeng GoPay menyediakan solusi praktis dalam membayar PKB. Tak hanya itu, kerja sama ini juga turut mendukung imbauan pemerintah pusat untuk memaksimalkan transaksi non-tunai, terutama di masa pandemi ini," kata dia.

Sementara itu, Widi Hartoto, Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB menyampaikan sinergi bersama Gojek melalui layanan GoTagihan merupakan upaya bersama untuk menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Inovasi Gopay selama Pandemi, Bisa Bayar Youtube hingga Puluhan Lokasi Parkir

Berita terkait

Cara Tutup Akun Gojek secara Permanen, Bisa Dilakukan Online

3 hari lalu

Cara Tutup Akun Gojek secara Permanen, Bisa Dilakukan Online

Ada beberapa cara tutup akun Gojek yang bisa dilakukan. Penutupan akun bisa dilakukan apabila Anda berencana mengganti layanan. Ini caranya.

Baca Selengkapnya

Gopay Salurkan Zakat dan Donasi Ramadan Rp 31 Miliar

11 hari lalu

Gopay Salurkan Zakat dan Donasi Ramadan Rp 31 Miliar

Gopay menyalurkan zakat dan donasi dengan total Rp 31 miliar yang terkumpul selama Ramadan.

Baca Selengkapnya

Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

20 hari lalu

Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.

Baca Selengkapnya

Cara Bayar Jalan Tol Tanpa Kartu: Pakai OBU

30 hari lalu

Cara Bayar Jalan Tol Tanpa Kartu: Pakai OBU

Anda lupa tidak bawa kartu e-tol? Jangan panik. Anda bisa bayar jalan tol tanpa kartu menggunakan OBU. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

Gojek Tawarkan Sejumlah Fitur Keamanan Menjelang Idul Fitri

33 hari lalu

Gojek Tawarkan Sejumlah Fitur Keamanan Menjelang Idul Fitri

Gojek memperkenalkan sejumlah fitur untuk memastikan keamanan dan keselamatan penggunaan selama mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

36 hari lalu

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

Analis ketenagakerjaan memandang pekerja ojek online dan kurir seharusnya memperoleh THR Lebaran. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

38 hari lalu

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.

Baca Selengkapnya

Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

39 hari lalu

Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

Misalnya dengan mengacu pada UMR DKI Jakarta yang Rp5 juta, maka THR untuk 4 juta ojol bisa mencapai Rp20 triliun.

Baca Selengkapnya

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

39 hari lalu

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

Gojek dan Grab menolak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra pengemudinya. Menurutnya, ada insentif lain. Apa tuntutan driver ojol?

Baca Selengkapnya

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

40 hari lalu

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.

Baca Selengkapnya