TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah petisi yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggagalkan rencana vaksin mandiri diunggah melalui situs Change.org. Dalam petisi itu, warga mendorong pemerintah menggratiskan pemberian vaksin bagi seluruh rakyat.

“Program vaksin mandiri adalah komersialisasi yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin,” tulis penggagas petisi dalam keterangannya.

Petisi berjudul “Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia!” diinisiasi warga bernama Sulfikar Amir. Hingga Ahad, 13 Desember 2020 pukul 10.10 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.290 orang. Jumlah orang yang berpartisipasi meneken petisi terus bertambah setiap menit menurut pengamatan Tempo.

Sulfikar berpandangan, vaksin harus diberikan secara cuma-cuma lantaran dari sisi aggaran, pemerintah hanya perlu menyediakan dana 1/10 dari total pagu penanganan Covid-19. “Dengan vaksin gratis, pandemi ini dapat selesai dalam waktu kurang dari setahun,” tutur dia.

Selain meminta pemerintah menggratiskan vaksin, petisi ini juga mendorong terbentuknya satuan tugas nasional vaksinasi Covid-19 di bawah Presiden. Satgas harus berisi para pakar kesehatan, pakar ilmu sosial, dan pakar ilmu ekonomi yang dapat merencanakan dan mengawasi jalannya vaksinasi secara merata dan transparan.

<!--more-->

Petisi turut mendesak pemerintah memperbaiki sistem data dan informasi penanganan Covid-19 secara nasional. “Vaksin adalah harapan terakhir dalam usaha kita melawan Covid-19. Jangan sampai Indonesia gagal lagi,” ucap Sulfikar.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, menjawab adanya petisi ini. Arya mengatakan wewenang untuk menentukan jumlah vaksin gratis dan mandiri sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan.

“Kami di Kementerian BUMN hanya ditugaskan untuk yang mandiri dan soal jumlahnya bukan di kami,” kata Arya. Arya menjelaskan, Kementerian telah menyiapkan vaksin sebaik mungkin dan merancang sejumlah skenario yang diperlukan dalam proses vaksinasi.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. "Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ujar Erick, 12 Desember lalu.

Erick mengatakan target vaksinasi bantuan pemerintah bisa sama atau lebih besar dari target vaksinasi mandiri. Vaksinasi bantuan pemerintah antara lain ditujukan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

Baca: Luhut: Presiden Tak Mau Disuntik Vaksin Duluan, Ingin Ramai-ramai dengan Rakyat