TEMPO.CO, Jakarta - PT Indika Energy Tbk (INDY), dan beberapa perusahaan pertambangan nasional lainnya menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Strategis Gasifikasi Batu Bara dengan PT Pertamina (Persero) pada Senin 7 Desember 2020. Kerja sama ini diteken untuk mendukung mengembangkan energi alternatif di tanah air.

“Kami mendukung langkah Pertamina untuk mengembangkan gasifikasi batu bara," kata Direktur Utama Indika Energy M. Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulis di hari yang sama.

Lewat kerja sama ini, mereka akan menjalankan kajian bersama untuk menggenjot program gasifikasi batu bara ini sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya yaitu memproses batu bara menjadi bahan bakar pengganti LPG, yaitu DME (Dimethyl Ether).

Sehingga, Arsjad berharap inisiatif ini dapat mendorong pengembangan teknologi hilirisasi batubara yang mumpuni dan menciptakan investasi baru. "Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," kata dia.

Saat ini, Indika Energy memiliki anak usaha PT Kideco Jaya Agung, sebuah perusahaan tambang batubara terbesar ke-3 di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi batubara sebesar 32-34 juta ton per tahunnya.

Menurut Arsjad, perusahaan ini menghasilkan batu bara dengan tingkat nitrogen relatif rendah saat pembakaran, sehingga ramah lingkungan. Arsjad pun memastikan bahwa aspek Environmental, Social dan Governance (ESG) menjadi salah satu fokus perhatian dari perusahaannya.

<!--more-->

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa program gasifikasi ini merupakan upaya perusahaan untuk mengembangkan energi alternatif dengan bahan baku batu bara yang banyak terdapat di Indonesia. "Sekaligus mengurangi impor LPG," kata dia.

Namun, kata dia, perlu ada penerapan teknologi yang tepat dalam program ini. Sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan yang dikhawatirkan dari penggunaan batu bara.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya blakblakan mengkritik program gasifikasi batu bara dan biodiesel yang dijalankan pemerintah.

Pada program pengembangan batu bara untuk diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang digadang-gadang dapat menekan impor liquefied petroleum gas (LPG), misalnya. Ahok menilai program tersebut tak ekonomis.

Pasalnya, pengolahan DME membutuhkan biaya yang lebih mahal ketimbang elpiji. "DME sebagai substitusi LPG menarik, tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG," ujar Ahok dalam diskusi di acara 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, Rabu, 2 Desember 2020. "Juga memiliki offtake jangka panjang."

Baca: Ahok Kritik Keras Program Gasifikasi Batu Bara dan Biodiesel