TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 5 Desember 2020, dimulai dari berita tentang Prabowo Subianto menyebut Edhy Prabowo yang diangkat dari selokan 25 tahun lalu hingga soal Susi Pudjiastuti, mendukung pandangan ekonom senior, Emil Salim, soal pembangunan.

Adapula berita tentang Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal larangan ekspor benih bening lobster yang merugikan nelayan dan Susi melempar pertanyaan ke pengacara Hotman Paris Hutapea soal izin ekspor benih bening lobster.

Berikut berita trending bisnis sepanjang kemarin:

1. Ketika Prabowo Subianto Sebut Angkat Edhy Prabowo dari Selokan 25 Tahun Lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat marah dan kecewa dengan tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan non-aktif Edhy Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

"Prabowo sangat marah, sangat kecewa. Merasa dikhianati. Terus terang saja dia bilang ke saya dalam bahasa Inggris, saya kan dengan kakak saya sudah 66 tahun pakai Bahasa Inggris," kata Hashim dalam konferensi pers, Jumat, 4 Desember 2020.

Hashim yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Prabowo sangat kecewa dengan Edhy yang terjerat kasus suap izin ekspor benih lobster. "Dia (Prabowo) sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan, 25 tahun lalu," ucap Hashim.

Tak hanya itu, Hashim mengaku terzalimi lantaran nama dia dan anaknya Rahayu Saraswati terseret dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin dan saya merasa dizalimi, saya merasa dihina dan difitnah, anak saya sangat merasakan," kata Hashim. Ia juga bertanya-tanya apakah nama dia dan anaknya terseret dalam kasus tersebut karena Rahayu Saraswati tengah berkontestasi pada Pilkada Kota Tangerang Selatan.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Dituding Tangkapi Nelayan, Susi Pudjiastuti: Tuan Hasyim Yth, Mohon Info

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal larangan ekspor benih bening lobster yang merugikan nelayan. Susi meminta Hashim memberikan informasi nama lengkap nelayan.

"Tuan Hasyim yth, Mohon info nama, alamat nelayan yg ditangkap oleh Susi?????" ujar Susi dalam kicauannya di akun Twitter @susipudjiastuti, Jumat malam, 4 Desember 2020.

Hashim dalam konferensi pers sebelumnya menyatakan kebijakan Susi banyak merugikan nelayan. Larangan ekspor oleh Susi disebut membuat banyak nelayan ditangkap.

Di sisi lain, usaha budi daya nelayan tidak berjalan karena kebijakan yang sama. Usaha nelayan miskin pun ditengarai banyak ditutup di banyak daerah.

"Banyak nelayan ditangkap, usaha budidaya nelayan miskin itu ditutup. Di Jawa Barat , Jawa Timur, NTT, NTB," kata Hashim.

Karena itu, Hashim menganggap kebijakan Susi keliru. Hashim lalu menyatakan bahwa ia setuju dengan dibukanya ekspor benih bening lobster.

"Dengan demikian Saya setuju ekspor lobster, dan juga teripang itu keunggulan Indonesia," tutur Hashim.

Keran ekspor benur dibuka pada 4 Mei 2020 lewat Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 oleh Menteri KKP non-aktif, Edhy Prabowo. Penerbitan aturan ini menganulir berlakunya larangan yang diterbitkan KKP era Susi Pudjiastuti lewat Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Pada bulan Mei pula, Hashim mengatakan perusahaannya, Bima Sakti Mutiara, mengajukan izin untuk budi daya lobster. Sebulan setelahnya, perusahaannya pun mendapakan surat penetapan budidaya lobster.

Namun, menurut Hashim, perusahaan belum mendapat izin ekspor benih lobster. "Sampai saat ini kami belum dapat izin lobster dan belum melakukan ekspor lobster."

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Hotman Sebut Hashim Belum Kantongi Izin Ekspor Benur, Susi: Yang Mane Bang?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melempar pertanyaan kepada pengacara Hotman Paris Hutapea soal izin ekspor benih bening lobster perusahaan Hashim Djojohadikusumo. Hotman sebelumnya menyebut kliennya belum mengantongi izin tersebut.

"(Perusahaan) Yang mane bang????" tulis Susi Pudjiastuti di akun Twitternya, @susipudjiastuti, Jumat, 4 Desember 2020.

Pertanyaan itu mengomentari artikel Tempo berjudul "Hotman Paris: Perusahaan Hashim Belum Kantongi Izin Ekspor Benih Lobster".
Ads by Kiosked

Hotman, dalam konferensi pers, mengatakan perusahaan PT Bima Sakti Mutiara yang dikelola oleh Hashim Djojohadikusumo dan anaknya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, belum memiliki izin ekspor benih lobster.

"Dalam kenyataannya sampai hari ini PT Bima Sakti Mutiara sampai hari ini belum mempunyai atau masih menunggu kelengkapan izin ekspor," ujar Hotman, Jumat, 4 Desember 2020.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Dukung Emil Salim Soal Lobster, Susi Pudjiastuti: Saya Sayang Bapak

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mendukung pandangan ekonom senior, Emil Salim, soal pembangunan. Emil Salim menilai pemerintah harus mengubah hakikat pembangunan dari eksploitasi, termasuk ekspor benih bening lobster, ke arah pelestarian sumber daya alam.

“Selamat pagi Pak Emil, saya kagum, saya bangga, saya sayang Bapak,” tutur Susi melalui akun Twitternya, @susipudjiastuti, Sabtu, 5 Desember 2020.

Dukungan itu disampaikan melalui fitur jawaban atas cuitan Emil Salim sebelumnya. Dua hari lalu, Emil menulis bahwa pemerintah harus menyusun kebijakan yang memperkaya sumber daya alam dan menaikkan nilai tambah melalui teknologi.

“Hakekat pembangunan perlu beralih dari EKSPLOITASI ALAM (“ekspor benur utk $”, buka hutan merusak “rumah SDA hayati” berpotensi obat & pangan dll utk tanaman konsumsi manusia) ke PERKAYAAN SDA lestari menaikkan nilai-tambahnya berkat sains-teknologi,” tulis Emil Salim lewat akun Twitter @emilsalim2010.

Sebelumnya, pada 25 November 2020, Emil sempat berkomentar soal ekspor benur setelah Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Emil mengatakan pada awalnya hanya segelintir pihak yang menentang kebijakan tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.