TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu melaksanakan pengadaaan barang dan jasa menjadi lebih baik.

"Kami ini lebih baik, lebih baik ke depan, tidak ingin mundur. Beliau (KPK) siap untuk membantu kami," kata Menteri Basuki dalam konferensi pers virtual, Selasa, 24 November 2020.

Dia mengatakan Kementerian PUPR memiliki 34 balai dan satuan tugas bersama koordinator wilayah KPK dalam pengadaan itu. "Tadi Pak Dirjen sudah akan bikin MoU-nya (dengan KPK) untuk kita terus maju," ujarnya.

Dia mengatakan orang-orang di Kementerian PUPR bukan malaikat. Ada 800 lebih satuan kerja dan ada hampir 3.000 Pokja. "Jadi saya kira atau mungkin ada yang ingin berbuat. Walaupun dalam doa selalu saya sampaikan jangan sampai kami berpikir atau berbuat tercela membelanjakan uang negara ini," kata dia.

Menteri Basuki menuturkan untuk tahun 2021 ada penerimaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sejak satu bulan lalu. Sudah ada sekitar 1.900 paket yang masuk ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kementerian PUPR sedang mengembangkan Platform Digital pengalaman jasa konstruksi untuk Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi jabatan ahli yang disebut dengan Sistem Informasi Pengalaman (Simpan).

Basuki mengapresiasi adanya database Simpan. Dengan demikian, kata dia, lebih efisien dan cepat sehingga Pokja dan panitia pengadaan barang dan jasa tidak perlu verifikasi, serta lebih transparan juga.

"Yang penting transparansi. Karena hanya transparansi itulah kita bisa mengurangi penyelewengan-penyelewengan," ujar dia.

Baca juga: Menteri Basuki: Realisasi Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR 59,5 persen

HENDARTYO HANGGI