TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan ini masih ada disparitas harga pangan yang cukup besar di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, yang disebabkan tidak seimbangnya pasokan dan produksi serta tingginya biaya logistik.

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan disparitas harga bahan pokok yang cukup tinggi, misalnya bencana alam, sentra produksi dan distribusi yang tidak merata, serta bervariasinya biaya logistik di daerah," ujar dia dalam webinar, Rabu, 18 November 2020.

Pemerintah, kata dia, tidak tinggal diam untuk mengatasi disparitas harga pangan tersebut. Salah satu upaya untuk menekan disparitas harga pangan tersebut adalah melalui Gerai Maritim dengan memanfaatkan Tol Laut.

Gerai Maritim, tutur Agus, merupakan kegiatan untuk mendistribusikan barang, khususnya barang Kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal serta Perbatasan (3TP) dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. “Pemerintah memberi subsidi untuk ongkos angkutnya,” ujar dia.

Untuk mendukung peningkatan daya saing produk pangan, Agus mengatakan Kementerian Perdagangan telah memiliki sejumlah program dalam jangka pendek dan menengah. Kebijakan jangka pendek antara lain kemitraan antara para pelaku usaha, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan pelatihan kepada UMKM.

Adapun kebijakan jangka menengah di antaranya kebijakan stabilisasi harga, kebijakan pengendalian impor dalam mendukung substitusi impor, memfasilitasi akses terhadap pembiayaan. “Strategi lainnya pemanfaatan resi gudang dan juga pasar lelang komoditas,” kata Agus.
<!--more-->
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Franciscus Welirang menyatakan salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan adalah penerapan sistem inclusive closed loop.

Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, dan jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).

Keberadaan off taker tersebut tidak hanya memberi pendampingan tetapi juga memberi jaminan pembelian atas hasil produksi dengan harga pasar. “Inclusive closed loop merupakan skema kemitraan antar-stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai hilir,” ujar dia.

CAESAR AKBAR