TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 17 November 2020, dimulai dari PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp 80,5 triliun untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera tahap pertama hingga soal guru mendapat subsidi gaji Rp 1,8 juta.

Adapula berita tentang Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardijansjah menilai, terdapat dua hal yang perlu tetap diperhatikan jika PSBB dicabut dan berita soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat banyak tawaran bantuan dari Bank Dunia.

Berikut berita trending bisnis sepanjang kemarin:

1. Hutama Karya Berharap Rp 80,5 T untuk Tol Trans Sumatera Tahap I Diterima 2023

PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp 80,5 triliun untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera tahap pertama agar kondisi keuangan BUMN ini dalam keadaan sehat.

“Kekurangannya adalah Rp 80,5 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Direktur Utama HK Budi Harto ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, 17 November 2020.

Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan kekurangan pendanaan itu dengan asumsi BUMN Karya ini mendapatkan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 19 triliun dalam empat tahun.

Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai Rp152 triliun.

Kemudian, lanjut dia, ada dukungan konstruksi Rp 15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp 168,24 triliun.

“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp 120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp 39,7 triliun, di mana Rp 27 triliun adalah PMN. Kami juga melakukan pinjaman Rp 31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp 80,5 triliun,” katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Asita: Ada 2 Hal yang Harus Diperhatikan Jika Anies Baswedan Cabut PSBB

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardijansjah meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat mencabut status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Dia beralasan pencabutan tersebut perlu dilakukan demi menambah kekuatan pelaku usaha biro perjalanan wisata yang diperkirakan memiliki titik batas hanya sampai akhir tahun.

Menurutnya, pelaku usaha biro perjalanan pariwisata saat ini sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, lanjutnya, diharapkan bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha biro perjalanan pariwisata.

"Sekarang pemerintah terkesan tidak jelas. Jadi, meskipun ada PSBB saat ini, masyarakat tidak memiliki kepastian. Seharusnya, apa yang tidak boleh dilakukan ya tidak boleh, apa yang boleh ya boleh. Mau sampai kapan PSBB diterapkan?" ujar Budijanto kepada Bisnis.com, Senin 16 November 2020.

Dia menilai, terdapat dua hal yang perlu tetap diperhatikan jika PSBB dicabut. Pertama, disiplin masyarakat; kedua, pengawasan yang dijalankan pemerintah tanpa harus menerapkan PSBB.

Maulana menambahkan, kontraksi di sektor biro perjalanan pariwisata yang terjadi akibat PSBB ditambah dengan rendahnya transaksi belanja selama periode yang sama karena rerata wisatawan menggunakan kendaraan pribadi.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Luhut: Bank Dunia Tawarkan Banyak Sekali Bantuan, Saya Bilang Cukup

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat banyak tawaran bantuan dari Bank Dunia dalam lawatannya ke Washington DC, Amerika Serikat, awal pekan ini.

Namun, dari banyak tawaran yang ia terima, Luhut mengaku hanya meminta Bank Dunia untuk ikut membantu Indonesia dalam program rehabilitasi mangrove yang akan dijalankan di 600 ribu hektare lahan dalam empat tahun ke depan.

"Bank Dunia tawarkan banyak sekali bantuan, tapi saya katakan kita cukup. Mereka bilang, 'Kami siapkan budget untuk vaksin', saya bilang kita cukup," jelasnya dalam webinar yang digelar UGM di Jakarta, Selasa 17 November 2020. "Sampai mereka tanya bisa apa yang bisa dibantu, saya bilang, 'Kalian bantu kami di mangrove saja. Kami punya program 600 ribu hektare replanting program dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world (program penanaman kembali mangrove terbesar di dunia)."

Selain menunjukkan minat pada program mangrove, Luhut menyebut Bank Dunia juga ingin ikut berpartisipasi dalam program rehabilitasi terumbu karang. Namun, Luhut dengan tegas mengingatkan bahwa program-program tersebut dibuat demi masa depan generasi Indonesia.

"Jadi kami tidak sekadar hanya untuk menyenangkan kalian. Jadi kalian juga jangan merasa kami ini harus men-service (melayani) kalian ya. Yang pertama (jadi perhatian) adalah generasi yang akan datang. Saya kira message (pesan) itu very clear (sangat jelas)," katanya saat menceritakan hasil pertemuannya dengan Bank Dunia.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Guru Dapat Subsidi Gaji Rp 1,8 Juta, Ini 5 Syaratnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan bantuan subisdi gaji Rp 1,8 juta untuk tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, non-PNS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut ada lima syarat penerima.

"Syaratnya sangat sederhana," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam acara peluncuran secara virtual pada Selasa, 17 November 2020.

Kelima persyaratan terebut yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berstatus bukan sebagai PNS
3. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan
4. Tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober 2020
5. Tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tangga 1 Oktober 2020.

Menurut Nadiem, dua syarat terakhir ditetapkan agar bantuan sosial ini bisa adil dan tidak tumpang tindih. "Agar tidak ada individu yang terima bantuan berlimpah, sehingga yang lain tidak mendapatkan," kata dia.

Baca berita selengkapnya di sini.