TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan bantuan subisdi gaji Rp 1,8 juta untuk tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, non-PNS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut ada lima syarat penerima.

"Syaratnya sangat sederhana," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam acara peluncuran secara virtual pada Selasa, 17 November 2020.

Kelima persyaratan terebut yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berstatus bukan sebagai PNS
3. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan
4. Tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober 2020
5. Tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tangga 1 Oktober 2020.

Menurut Nadiem, dua syarat terakhir ditetapkan agar bantuan sosial ini bisa adil dan tidak tumpang tindih. "Agar tidak ada individu yang terima bantuan berlimpah, sehingga yang lain tidak mendapatkan," kata dia.

<!--more-->

Dalam program ini, anggaran yang disiapkan yaitu sebesar Rp 3,6 triliun untuk 2 juta lebih penerima. Mereka semua adalah tenaga pendidik yang berasal dari sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Rinciannya yaitu:

1. Dosen
2. Guru
3. Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah
4. Pendidik PAUD
5. Pendidik kesetaraan
6. Tenaga perpustakaan
7. Tenaga laboratorium
8. Tenaga administrasi

Dalam paparannya, Nadiem juga melampirkan ketentuan tambahan bahwa program subsidi upah ini mengacu pada Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020. Lewat beleid ini, ternyata subsidi upah Rp 1,8 juta tidak akan diterima penuh.

"Jumlah BSU (bantuan subsidi upah) akan dipotong pajak penghasilan (PPh) sejumlah 5 persen bagi yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan 6 persen bagi yang belum memiliki NPWP," demikian tertulis dalam paparan Nadiem.

Baca: Kemenkeu Setujui Bantuan Subsidi Gaji Guru Non-PNS Kemenag

FAJAR PEBRIANTO