TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Hortikulutra Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto memberikan penjelasan kepada Komisi Pertanian DPR soal laporan investigasi Majalah TEMPO edisi 31 Oktober 2020 tentang impor buah. Dalam investigasi ini, TEMPO mengungkapkan dugaan pengaturan kuota impor di Kementerian Pertanian oleh kader Partai Nasdem.

"Itu bohong," kata Prihasto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pertanian DPR di Jakarta, Senin, 16 November 2020. Jawaban ini diberikan Prihasto setelah mendapat pertanyaan dari sejumlah anggota komisi seperti Yohanis Fransiskus Lema dari Fraksi PDI Perjuangan.

Prihasto juga membantah mengetik langsung kuota impor yang ingin diterbitkan tersebut. "Tidak pernah dan tidak ada hal-hal seperti itu," kata dia.

Dalam pemberitaan Majalah TEMPO ini, disebutkan adanya persoalan keterlambatan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI) buah dari Australia. Di kalangan pengusaha beredar cerita para importir dimintai setoran untuk mendapatkan izin.

Nama Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali disebut-sebut mengatur kuota impor di Kementerian Pertanian. Ali dan seorang politikus NasDem lainnya disebut pernah memanggil para importir untuk membicarakan harganya.

Seorang importir bercerita, pengaturan itu dirancang di sebuah hotel di Jakarta pada 5 Maret lalu. Ali disebut memanggil Prihasto dan seorang importir yang kemudian mendapatkan RIPH buah anggur dari Australia.
<!--more-->
Menurut sumber ini, Prihasto mengetik sendiri kuota impor untuk empat perusahaan importir dengan waktu terbit 6 Maret 2020. Ali mengakui pernah bertemu dengan Prihasto Setyanto di Pacific Place, tetapi tak mengakui kehadiran importir dalam perjumpaan itu.

Ali juga tak mengakui mengenal importir tersebut. Selain itu, Ali membantah Prihasto mengetik RIPH dalam pertemuan mereka di Pacific Place. Lalu dari semua itu, Ali membantah ikut mengatur izin dan kuota impor buah.

"Saya enggak pernah ketemu satu pun pengusaha buah, bawang putih, terus apalagi dikatakan bahwa mengatur kuota," kata Ketua Fraksi NasDem di DPR ini.

Dalam laporan Majalah TEMPO tersebut, Prihasto juga sudah memberi penjelasan. Salah satunya pertemuan dengan Ali. "Wajar jika wakil rakyat menanyakan mekanisme izin impor yang menurut saya normatif saja," kata dia.

Kepada DPR, Prihasto pun memberi penjelasan kembali soal pertemuan ini. Ia kembali menegaskan bahwa hanya memberikan penjelasan seputar mekanisme impor seperti RIPH. "Siapapun yang tanya tentu kami jawab," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO