TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memberi catatan soal tingkat kunjungan hotel atau okupansi usai momen libur panjang akhir Oktober 2020 kemarin. Menurut mereka, kenaikan sempat terjadi sementara, tapi selepas itu tren okupansi kembali turun.

"Naik 30 persen, tapi daerah tertentu saja," kata Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 7 November 2020.

Sumbangan okupansi libur panjang tersebut terbilang kecil jika dibandingkan laju kinerja dalam setahun. Kontribusi terbesar selama, kata dia, ini justru datang dari kegiatan-kegiatan pemerintah seperti rapat.

Kontribusinya pada okupansi hotel bisa mencapai 30 sampai 40 persen. Sebab, kegiatan ini diadakan di hari kerja atau weekday, dengan lima hari dalam satu minggu.

Untuk itu, Yusran menilai kegiatan pemerintah di hotel perlu lebih didorong di masa pandemi ini. Menurut dia, instrumen inilah yang paling efektif mengerak okupansi di hotel di situasi saat ini.

Beberapa bulan lalu, Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio pun sebenarnya sudah memberikan imbauan, Isinya yaitu meminta kementerian dan bank milik pemerintah memprioritaskan pertemuan atau rapat di hotel.

<!--more-->

"Saya sudah mengusulkan ke kementerian lembaga dan bendahara juga agar dapat melakukan meeting, conference, dan lain sebagainya menggunakan fasilitas hotel di berbagai tempat," kata dia.

Yusran pun menilai kegiatan pemerintah ini juga lebih optimal mendorong okupansi, dibandingkan pembebasan airport tax yang saat ini diberlakukan. Sebab, PHRI menilai tren saat ini, masyarakat cenderung memilih jalur darat untuk berwisata.

Ini terlihat dari Lampung dan Palembang di Sumatera. Menurut dia, kedua daerah ini mengalami kenaikan yang lebih tinggi untuk okupansi, karena sudah terhubung dena jalan tol.

Baca: Pengusaha Menilai Dampak Pembebasan Pajak Bandara Belum Optimal

FAJAR PEBRIANTO | BISNIS