TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menolak berkomentar banyak tentang rencana kembalinya pemilik lama Bank Lippo, keluarga Muchtar Riady. “Saya belum bisa menanggapi ya, saya belum mempelajari masalah itu,” kelitnya, ketika ditemui di Kantor Pusat BI di Jakarta, hari ini. Begitu pula saat ditanya mengapa Bank Indonesia belum juga menetapkan status kepemilikan Mucthar Riady di Bank Lippo, Syahril mengatakan masih harus mempelajarinya terlebih dahulu. Namun buru-buru ia menambahkan, “Saya yang belum bisa menjawabnya, bukan BI yang belum bisa menetapkan.“ Secara tersirat Syahril juga mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan koleganya di Bank Indonesia telah mengambil keputusan mengenai status Muchtar. “Saya mau pelajari, kalau BI -nya mungkin sudah barangkali,” kata dia. Pada Rabu kemarin, Deputi Kepala BPPN bidang Restrukturisasi Perbankan, I Nyoman Sender mengatakan terbuka peluang bagi pemilik lama Bank Lippo, yaitu keluarga Muchtar Riady untuk kembali ke Bank Lippo sebagai pemegang saham mayoritas atau pengendali. Itu bisa terjadi, lanjutnya, menyusul rencana pemerintah menjual sahamnya dengan metode put option (hak menjual) kepada pemilik lama dan metode penjualan saham tertuang dalam perjanjian rekap. Dalam perjanjian itu, pemilik Sertifikat Bukti Hak (SBH) akan mendapatkan hak atas hasil non performing loan (NPL) yang ditransfer ke BPPN. Hasil perolehan yang dimaksud wajib digunakan untuk membeli saham pemerintah di Bank Lippo, sehingga kepemilikan pemerintah berkurang. Menurut perhitungan Sender, dari pola put option pada Agustus nanti, Grup Lippo bisa mendapatkan sekitar 12 persen saham. Jumlah itu diperoleh dari penjualan kepemilikan pemerintah di Bank Lippo sampai maksimal Rp 300 miliar yang mengacu pada harga pasar. Saham pemerintah akan berkurang dari 59 persen saat ini menjadi sekitar 46 – 47 persen. Sementara itu, dari kepemilikan SBH, menurut Sender, Grup Lippo bisa memperoleh saham 10 persen. Sedangkan, saat ini Keluarga Riady melalui PT Lippo E-Net Tbk mempunyai 8,11 persen saham di bank tersebut. Totalnya keluarga Riady bisa mempunyai saham 30 persen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yang dimaksud pemegang saham pengendali suatu bank adalah badan hukum, perorangan atau kelompok usaha yang memiliki saham lebih dari 25 persen. (Ucok Ritonga-TEMPO News Room)