Serikat Buruh: Upah Minimum 2021 Tak Pernah Disetujui Dewan Pengupahan Nasional

Jumat, 30 Oktober 2020 11:57 WIB

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan sampai saat ini pihak Kemnaker masih melakukan pemantauan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh para Gubernur.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021. Akan tetapi, buruh memprotes karena keputusan ini tidak pernah disepakati dalam Dewan Pengupahan Nasional.

"Tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno," kata anggota dewan pengupahan nasional, Mirah Sumirat, dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 30 Oktober 2020.

Mirah juga telah mengkonfirmasi ini kepada Wakil Ketua Dewan dari perwakilan buruh dari unsur buruh yaitu Sunardi. "Beliau juga kaget," kata dia.

Sebelumnya, keputusan tidak menaikkan upah ini diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam surat edaran pada 27 Oktober 2020. Ia memutuskan upah 2021 sama dengan 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional," kata Ida dalam keterangan resmi kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Setelah surat edaran ini terbit, beredar kabar bahwa Dewan Pengupahan Nasioanl sudah memberi rekomendasi atas keputusan tersebut. Mirah membantah kabar ini. "Kalau ada yang bilang sudah disetujui, itu bohong," kata Mirah.

Mirah bercerita, rapat pleno dewan memang sempat digelar 16 sampai 17 Oktober 2020 di Hotel Harris Suites Puri Mansion, Jakarta. Saat itu, kata Mirah, baru ada rekomendasi dari masing-masing unsur saja, bukan keputusan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merekomendasikan upah 2021 sama dengan upah 2020. Sementara buruh merekomendasikan penetapan upah 2021 diserahkan pada Dewan Pengupahan Daerah.

Surat berisi rekomendasi ini yang diperlihatkan oleh serikat buruh dalam konferensi pers ini. Rekomendasi ini diteken oleh Rosi Malia dari perwakilan APINDO atau unsur pengusaha dan Meskye Abdullah dari unsur buruh.

Tapi akhirnya, pemerintah menerbitkan keputusan upah 2021 sama dengan upah 2020, sama dengan rekomendasi APINDO. "Kami marah, pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian," kata Mirah yang juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia ini.

Baca: Upah 2021 Tak Naik, Buruh Sebut Ida Fauziyah Menteri Pengusaha

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

2 hari lalu

Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

Dewi mempertanyakan jumlah tanah yang sudah dikembalikan kepada rakyat dalam agenda reforma agraria Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pekerja Demo di Hari Buruh, Akses Menuju Istana Ditutup

3 hari lalu

Ribuan Pekerja Demo di Hari Buruh, Akses Menuju Istana Ditutup

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

3 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Serikat Buruh Bawa Dua Tuntutan di Demo Hari Buruh 2024

3 hari lalu

Serikat Buruh Bawa Dua Tuntutan di Demo Hari Buruh 2024

Said Iqbal menyatakan aksi di Hari Buruh ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Bakal Demo 1 Mei, Partai Buruh Minta Prabowo Dengarkan Tuntutan Kaum Pekerja

7 hari lalu

Bakal Demo 1 Mei, Partai Buruh Minta Prabowo Dengarkan Tuntutan Kaum Pekerja

Kata Said Iqbal, Prabowo bisa mulai mendengarkan tuntutan kaum buruh dalam aksi demonstrasi Hari Buruh yang akan digelar 1 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Masih Lakukan Penjaringan Nama Calon untuk Maju Pilgub DKI Jakarta

17 hari lalu

PKB Masih Lakukan Penjaringan Nama Calon untuk Maju Pilgub DKI Jakarta

Ketua DPP PKB mengkonfirmasi saat ini pihaknya masih melakukan penjaringan nama terkait siapa saja calonnya yang akan maju Pilgub DKI.

Baca Selengkapnya

Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

29 hari lalu

Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

SP PT Indofarma meminta agar manajemen segera memberikan kepastian kapan hak upah dan THR.

Baca Selengkapnya

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

43 hari lalu

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.

Baca Selengkapnya

Menaker Minta Gubernur Pastikan Perusahaan Bayar THR Pekerja

46 hari lalu

Menaker Minta Gubernur Pastikan Perusahaan Bayar THR Pekerja

Menaker Ida Fauziyah meminta para gubernur memastikan pemberian THR berjalan sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Senyum Merekah Ida Fauziyah saat Ditanya Maju Pilgub Jakarta atau Jadi Anggota DPR

47 hari lalu

Senyum Merekah Ida Fauziyah saat Ditanya Maju Pilgub Jakarta atau Jadi Anggota DPR

Saat ini, Politikus PKB Ida Fauziyah mengaku masih mensyukuri terpilihnya dia sebagi caleg Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II.

Baca Selengkapnya