TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan lima hal penting terkait dengan upaya pengendalian inflasi.

Pertama, Jokowi mengatakan kebijakan pengendalian inflasi jangan hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga. "Diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga,” kata Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, yang diadakan secara virtual, Kamis, 22 Oktober 2020.

Pengendalian inflasi, ujarnya, juga harus diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM.

Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.

Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah.
<!--more-->
Kelima, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19 di pusat dan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan inflasi pada 2020 diperkirakan tetap terkendali, meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi.

"Kami perkirakan inflasi IHK sampai akhir 2020 akan rendah, bahkan lebih rendah dari 2 persen atau di batas bawah sasaran 3 plus minus 1 persen," katanya.

Hal ini sejalan permintaan domestik yang belum kuat, di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai. Inflasi diperkirakan akan kembali ke dalam sasarannya 3 persen ± 1 persen pada 2021.

Perry mengatakan inflasi yang terkendali menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi.

Peningkatan peran UMKM pun dapat terus dilakukan melalui pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Ke depan, tambah Perry, BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan terus berkomitmen melakukan sinergi untuk mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM.

BISNIS

Baca juga: Jokowi: Inflasi Harus Dijaga Agar Tak Terlalu Rendah